 |
| Sosiolog Unsyiah, Masrizal MA |
Aspek sikap dan nilai itu lanjut Masrizal berhubungan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, masyarakat belum memiliki pegangan yang konkrit berupa sikap dan nilai-nilai social untuk menjaga kesehatan pribadinya dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Harusnya ada gerakan social untuk mengontrol kesehatannya dan lingkungan mereka sendiri. Itu bisa digerakkan oleh tokoh-tokoh adat di masing-masing daerah, tapi harus dilakukan secara simultan,” jelas Masrizal, Senin (11/8/2014).
Hanya saja, hal tersebut diperkirakan akan berhadapan dengan factor Political Ecology masyarakat. Pasalnya masing-masing komunitas masyarakat memiliki kepentingan tertentu terhadap sumber daya yang ada di lingkungannya. Muncullah agen-agen yang memaikan factor Political Ecology tersebut.
“Ada agen-agen di tengah-tengah masyarakat yang merusak kearifan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya yang juga Dosen Sosiologi Unsyiah ini.
Untuk mengharmonisasikan hal tersebut, disinilah diperlukan peran pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Aceh, termasuk para kepala daerah di kabupaten/kota harus memiliki keinginan yang kuat baik berupa komitmen politik, maupun komitmen anggaran.
Komitmen politik itu bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama pengawasan terhadap eksplorasi lingkungan itu sendiri (pertambangan, dan hal lainnya-Red) dengan melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi.
“Dan tentunya Political Budget untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat yang tidak semata-mata menggantukang diri pada eksplorasi hasil alam. Hal ini penting disampaikan kepada Pak Zaini agar pola penanganan kebencanaan tidak bersifat insidentil,” tutup Masrizal. [tgj]
