Empat Fraksi DPRA Kritik Gubernur, Termasuk Partai Aceh

ilustrasi

AcehXPress.com | Empat fraksi di DPRA yaitu Fraksi Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Fraksi PPP/PKS, melontarkan kritikan pedas terhadap kinerja Pemerintahan Aceh. Kritik yang umumnya ditujukan kepada Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, antara lain menyorot tentang terkait belum dilaksanakannya qanun bendera dan lambang Aceh yang baru.

Selain itu, fraksi-fraksi di DPRA juga menyorot tentang pengisian pejabat yang dinilai terindikasi nepotisme, serta beberapa jabatan yang dibiarkan kosong. Kinerja pelaksanaan berbagai proyek APBA murni 2014 yang progres proyeknya masih rendah, juga menjadi sasaran kritikan dalam sidang paripurna Perubahan RAPBA 2014, di Gedung utara DPRA, Jumat (12/9).

Pun demikian, dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyetujui usulan pengurangan belanja yang diajukan Gubernur dalam perubahan RAPBA 2014 sebesar Rp 428,383 miliar, sehingga belanjanya tinggal Rp 12,939 triliun dari sebelumnya Rp 13,368 triliun.

Juru Bicara Fraksi Partai Aceh, Adnan Beuransyah dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya, meminta Gubernur segera melaksanakan sejumlah qanun yang telah disahkan DPR Aceh. Antara lain qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang baru.

“Sampai kini Gubernur belum menerbitkan Pergub untuk pengibarannya, padahal untuk pengibaran bendera Aceh yang baru Bintang Bulan, pihak Sekretariat DPRA sudah membangun tiang benderanya, di samping tiang bendera Merah Putih,” kata Adnan.

Begitu juga dengan pergantian lambang Aceh, dari Panca Cita kepada Buraq Singa. Ini juga belum dilakukan oleh Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, selaku Kepala Pemerintahan Aceh. Fraksi PA juga menyorot pembangunan Pendopo Wali Nanggroe yang belum juga tuntas, sehingga Tgk Malik Mahmud Al Haitar yang telah dikukuhkan menjadi Wali Nanggroe, masih berkantor di Majelis Adat Aceh (MAA).

Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya, Husin Banta menyorot beberapa jabatan eselon II dan lainnya yang lama dibiarkan kosong. “Kenapa jabatan Kepala Dinas Pengairan yang sudah dua bulan lebih kosong, belum juga diisi. Hal ini sangat berbahaya, apalagi di sana banyak proyek fisik yang harus dikontrol dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar juga menyarankan Gubernur agar menempatkan pejabat yang tepat sesuai dengan disiplin ilmu serta kemampuan menagerial yang dimilikinya. “Lihat pengalaman dan track record. Jangan gunakan kedekatan, senang tidak senang, apa lagi karena kampung halaman,” kata Husin Banta.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Yunus Ilyas, dan juru bicara Fraksi PPP/PKS, Hamdani, dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya, mengkritik kinerja Pemerintah Aceh tahun ini yang dinilai sangat lamban.

Contohnya, kata Juru Bicara Fraksi partai Demokrat, Yunus Ilyas, daya serap anggaran dan realisasai fisik proyek APBA2014, masih berada di bawah 50 persen, sementara tahun anggaran 2014 telah berjalan 9 bulan.

Sementara Juru bicara Fraksi PPP/PKS, Hamdani menyorot realisasi belanja APBA 2014 yang belum berbanding lurus, antara realisasi belanja untuk aparatur dan pembangunan untuk rakyat. Hal ini telah membuat peredaran uang di masyarakat menjadi rendah. Dampak negatifnya, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan sandangnya jadi lemah.

sorotan fraksi di dpra

PARTAI ACEH:
* Meminta Gubernur segera melaksanakan sejumlah qanun yang telah disahkan DPR Aceh. Antara lain qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang baru
* Belum rampungnya pembangunan Pendapa Wali Nanggroe, membuat Tgk Malik Mahmud Al Haitar yang telah dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe, setahun lalu, sampai kini masih berkantor di Majelis Adat Aceh (MAA)
* Ada beberapa qanun lainnya yang telah disahkan tiga tahun lalu, seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Registrasi Penduduk, belum berjalan sesuai dengan perintah isi qanunnya
* Mendesak Gubernur segera mencari solusi terhadap berbagai permasalah yang muncul di tengah masyarakat, seperti persoalan tambang emas di Gempang dan penanganan terhadap masyarakat yang terkena efek logam berat di Aceh Jaya

PARTAI GOLKAR
* Mempersoalkan beberapa jabatan eselon II yang lama dibiarkan kosong
* Meminta Gubernur menempatkan pejabat berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan track record, bukan karena kedekatan, senang tidak senang, atau karena kampung halaman
* Menyarankan kepada gubernur untuk memaksimalkan Baperjakat yang resmi dalam merekrut pejabat
* Menyarankan Gubernur Aceh menertibkan perambahan hutan lindung yang terjadi di kawasan Gunung Seulawah, Aceh Besar

PARTAI DEMOKRAT
* Mengkritik kinerja Pemerintah Aceh tahun ini yang dinilai sangat lamban
* Daya serap anggaran dan realisasai fisik proyek APBA2014, masih berada di bawah 50 persen, sementara tahun anggaran 2014 telah berjalan 9 bulan.
* Menyarankan agar tahun depan penyaluran beasiswa diserahkan kepada Biro Kesra untuk efisiensi dan efektivitasnya suatu program dan kegiatan. Karena hal yang sama juga telah diurus PTN dan PTS di Aceh

PPP/PKS
* Realisasi belanja APBA 2014, belum berbanding lurus antara realisasi belanja untuk aparatur dan pembangunan untuk rakyat. Hal ini telah membuat peredaran uang di masyarakat menjadi rendah. Dampak negatifnya, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan sandangnya jadi lemah.
* Kontrol pemerintah terhadap usulan belanja rutin dari sejumlah SKPA dan lembaga baru yang dipercaya oleh pemerintah masih sangat lemah.

Serambi Indonesia