Kini Jokowi kembali memunculkan gagasan agar orang yang dia tunjuk sebagai menteri melepaskan jabatannya di partai politik. Sehingga kabinet yang dia bentuk benar-benar berisi orang-orang yang bekerja untuk rakyat bukan demi partai.
Bisakah Jokowi mewujudkan impiannya, membangun kabinet yang 'bersih' dari kepentingan partai politik?
Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof Dr Syamsuddin Haris menilai Jokowi bisa lebih leluasa membentuk kabinet. Termasuk mensyaratkan agar menteri melepaskan jabatan di partai politik.
"Jokowi lebih leluasa, karena dia tidak duduk di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai. Jika menteri yang akan diangkat tidak mau melepas jabatan di partai tinggal dicoret saja," kata Syamsuddin saat berbincang dengan detikcom, Ahad (10/8/2014).
Meski bukan ide baru, menurut Syamsuddin, wacana agar menteri melepaskan jabatan partai politik masih relevan diberlakukan saat ini. Bahkan akan lebih baik apabila dibuat komitmen sejak awal saat seseorang akan diangkat menjadi menteri. "Saya kira bagus jika dibuat komitmen di awal, semacam kontrak tertulis," kata Syamsuddin.
Kondisi Jokowi saat ini menurut dia berbeda dengan SBY saat menjabat sebagai presiden. Pasalnya saat memegang jabatan di eksekutif, SBY justru menjadi Ketua Dewan Pembina Partai, dan terakhir justru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Hal itulah yang menurut Syamsuddin menjadi salah satu hambatan SBY tidak bisa mewujudkan agar menteri yang duduk di kabinetnya melepas jabatan di partai politik. [detik]
EmoticonEmoticon