 |
| Gubernur Aceh, Zaini Abdullah |
“Saya sudah menganggarkan dana Rp600 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat Aceh, tapi sampai sekarang ini belum ada laporan. Inilah mental pejabat sekarang,” katanya saat membuka acara sosialisasi “Implentasi MoU Helsinki dan UUPA di Banda Aceh, Kamis.
Ia menyatakan, apabila mental pejabat seperti itu, maka Aceh tidak akan maju dan masyarakat miskin di daerah ini akan terus meningkat.
“Saya tidak tahu kalau dihadapan saya para pejabat selalu menyatakan siap sambil menunduk-nunduk untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat, tapi setelah dibelakang saya, ntah apa yang dibuat,” ujarnya.
Ini menunjukkan, lanjut Gubernur, pejabat tidak iklas untuk membangun daerah ini.
“Jadi, sekarang ini, kalau sudah menjadi pejabat, sudah punya cita-cita berapa banyak harta yang harus dikumpulkan, tapi tidak pernah punya cita-cita apa yang sudah saya berikan kepada rakyat Aceh ini,” katanya.
Oleh karena itu, mental dan moral seperti itu harus dihilangkan jauh-jauh dan harus punya tekad bagaimana jabatan yang telah diamanahkan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, tutur Gubernur Zaini.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Muhammad Jafar, SH, M.Hum berpendapat, pernyataan gubernur itu merupakan bentuk kekecewaan seorang pemimpin kepada anak buahnya yang dinilai kinerjanya kurang baik.
Ia menyatakan, selama ini pejabat SKPA yang diangkat karena ada kepentingan pihak lain atau penghubung, sehingga lebih loyal kepada orang lain ketimbang gubernur.
“Sekarang ini pejabat bekerja untuk gubernur, tapi nasib dan karir tergantung orang lain. Ini yang terjadi selama hampir dua tahun pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah,” ujarnya.
Namun, menurut Jafar yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah sepertinya ingin melepaskan dari interpensi pihak-pihak lain.
Oleh karenanya, kata Jafar, Gubernur Zaini mulai berani untuk menyatakan apa adanya, kalau ada pejabat yang kinerjanya kurang baik segera diganti, dan itu sudah dilakukan.
Ia menyarankan, untuk mengangkat pejabat, sebaiknya melalui proses lelang dan melibatkan Badan Pertimbangan Kapasitas Jabatan (Baperjakat), sehingga lebih kredibel dan memiliki loyal yang kuat terhadap gubernur. [antaraaceh]
EmoticonEmoticon