DPR Aceh: Aksi BPPA Memperburuk Harmonisasi Gubernur dan Wagub

AcehXPress.com | Banda Aceh – Aksi Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) yang hanya meminta Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah mundur dari kursi kegubernurannya dinilai merusak harmonisasi gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf. Buruknya lagi, aksi-aksi tersebut justru akan berdampak pada optimalisasi kerja keduanya dalam merealisasikan program-program pemerintahan.

“Ini merusak harmonisasi gubernur dan wagub. Dan dikhawatirkan akan berdampak pada implementasi program pemerintah karena gubernur dan wagub tidak sehaluan. Beda halnya kalau tuntutan itu berlaku bagi keduanya. Secara psikologi, lumrahnya keduanya akan lebih solid untuk menghadapi tuntutan masyarakat,” ujar Anggota DPR Aceh, Iskandar Daod yang dimintai tanggapannya, Senin (18/8/2014).

Harusnya, BPPA yang digawangi oleh sejumlah aktifis Aceh seperti Akhiruddin Mahyuddin, Askhalani, Hendra Budian, dan sejumlah aktifis lainnya menunjukkan gerakan social yang objektif. Objektifitas itu harus ditunjukkan dengan penilaian yang ideal atas kerja-kerja gubernur dan wagub. Sayangnya, para aktifis tersebut dinilai menabrak cara pandang rasionalitas tersebut.

“Kesannya sekarang justru seperti aksi by order. Padahal saya pikir gerakan yang objektif akan sangat bagus untuk menggenjot kerja pemerintah,” tandasnya yang juga politisi Partai Demokrat.

Tingkatkan Kerja Kepala SKPA

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritik pola kerja para kepala SKPA yang dinilai jauh dari yang diharapkan. Hanya saja, minimnya kapasitas kepala SKPA dalam merealisasikan program-program pemerintah tak lepas dari pembiaran yang dilakukan oleh dr Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai kepala daerah.

Pasalnya, Iskandar melihat dr Zaini dan Muzakkir asal milih kepala SKPA. Pemilihan Kepala SKPA nilainya tidak mengedepankan semangat pembangunan.

“Harusnya dipiluh berdasarkan fit dan propertest. Jangan karena Ilmu Mak Uda. Dipiliha karena anak siapa, keponakan siapa, dan asal darimana. Itu kesalahan besar dr Zaini dan Muzakkir Manaf. Makanya pemerintahan sekarang gagal menunaikan janji-janjinya saat Pilkada lalu,” tegasnya.

Dia menyebutkan, dr Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf masih memiliki waktu untuk memperbaiki kondisi Aceh dengan ‘mencambuk’ para kepala dinas yang tidak bekerja dengan baik. dr Zaini dan Muzakkir Manaf diminta mengawasi kinerja para kepala SKPA dengan menerapkan pola reward dan punishment.

“dr Zaini kan lama tuh tinggal di Swedia. Harusnya beliau pakek ilmu yang sudah didapatkan disana. Di luar negeri, yang dikedepankan itu profesionalisme. Bukan Ilmu Mak Uda yang mengedepankan kekeluargaan. Harus tegas,” pintanya. [tgj]