Uni Eropa sendiri sudah mengabarkan hasil pengawasan standara kesehatan hewan di kawasan Palestina ke Kementerian Pertanian Israel. Proses pengawasan yang dilakukan enam hari setelah Perang Timur Tengah pada 1967 dianggap sudah tak lagi berlaku.
Dengan kebijakan ini, daging unggas dan telur dari kawasan yang diduduki Israel tak bisa lagi diterima Uni Eropa.
Seperti dikutip AcehXPress.com dari laman islam.ru, Senin, 18 Agustus 2014, keputusan Uni Eropa ini memang tak lepas dari hawa politik. Standar kesehatan hewan ini merupakan kewajiban yag harus dipenuhi negara eksportir lewat pengumuman yang dilakukan Juli lalu dan ditandatangani Januari.
Kebijakan ini mengatur mengenai larangan kerjasama bisnis dalam bentuk apapun dengan kawasan yang jadi jajahan sebuah negara. Tercatat 28 wilayah konflik masuk dalam larangan tersebut.
"Seperti isu perdagangan lain yang muncul dalam kerangka hubungan dagang antara Israel dan Uni Eropa, kami akan melakukannya melalui dialog profesional diantara kedua pihak," ujar pejabat kementerian pertanian Israel.
Meski dilarang negara Uni Eropa, bisnis peternakan Israel kemungkinan takkan mengalami guncangan. Alasannya, produksi daging dan telur dari wilayah jajahan Israel hanya di bawah 5 persen dari total produksi negara tersebut.
Pemerintah Israel memang tak berharap banyak dari perdagangan internasional, seiring tekanan baru dari hubungan dagang dengan komunitas internasional.
Merebaknya kampanye aksi boikot produk Israel, perekonomian negara Yahudi ini sedang dalam ancaman. Kondisi ini terjadi di tengah upaya perbaikan konstruksi di tepi barat Gaza. [red | FAP]
EmoticonEmoticon