 |
| Kautsar |
“Kita sedih dengan ucapan gubernur yang menyebutkan pihaknya pontang-panting pulang pergi ke Jakarta untuk memperjelas kewenangan-kewenangan Aceh dari Pemerintah Pusat. Dan sampai saat ini kewenangan-kewenangan Aceh belum jelas,” ujarnya dalam diskusi public berkaitan dengan peringatan damai Aceh yang digelar oleh The Aceh Institute di Banda Aceh, Senin (18/8/2014).
Kondisi itu sambungnya mengisyaratkan Pemerintah Aceh perlu menerapkan pola advokasi berbeda. Pemerintah perlu menempuh cara-cara lain sehingga turunan UUPA yang belum terealisasi dapat direspon oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segara sebelum masa tugasnya berakhir.
Pun jika pada kenyataannya turunan UUPA tidak terealisasi di era SBY, dia berharap Presiden SBY dapat menekankan pentingnya penyelesaiaan turunan UUPA tersebut kepada pemerintahan baru. Dengan demikian diharapkan, persoalan Aceh akan tertangani dengan baik kendati periode kepemimpinan Indonesia mengalami transisi. [tgj]
EmoticonEmoticon