 |
| Khalidin Affan, S.HI |
ACEHXPRess.com |
Terkait persoalan penangkapan terhadap Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Aceh Timur, Ismal S.Ag, yang ditangkap beberapa waktu lalu di Sumatera Utara
karena membawa narkotika jenis sabu-sabu, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Aceh Timur meminta pihak BNK untuk melakukan tes urine kepada seluruh
pejabat dan PNS di lingkungan pemerintahan Aceh Timur, Kamis (18/12).
Hal tersebut diungkapkan Khalidin Affan, S.HI kepada
ACEHXPress.com, menurutnya, tes urine terhadap pejabat di pemkab tersebut untuk
menelusuri kebenaran pernyataan yang dibeberkan pihak kepolisian Sumatera Utara
bahwa ada jaringan peredaran narkoba yang masuk di kalangan pejabat khususnya
di Aceh Timur.
Kemudian, kata Khalidin, selain untuk mengetahui siapa saja
yang terlibat dalam kasus ini, tes tersebut juga untuk mempertegas bahwa Pemkab
Aceh Timur tidak mendukung peredaran narkotika dan anti narkoba. Karena, hal
tersebut menyangkut citra Aceh Timur yang selama ini dikenal religius.
“Kami juga sangat menyayangkan adanya pejabat Aceh Timur
yang terlibat kasus barang haram tersebut, padahal Bupati Aceh Timur sudah
mewajibkan pengajian rutin bagi pejabat dan pns setiap seminggu sekali pada
jumat sore,” ungkap Khalidin Affan, S.HI, Juru Bicara Konsorsium LSM Aceh Timur.
Seraya menambahkan, “Kami sangat prihatin dengan adanya
peristiwa ini. Kami Bupati untuk mengantisipasi terhadap seluruh aparatur sipil
negara. Desakan tersebut berdasarkan aturan hukum dalam Undang-Undang nomor 5
tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai perubahan dari Undang-Undang
nomor 43 tahun 1999 juga PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Kemudian kami juga berharap hasil pemeriksaan urine itu harus
dibuka ke public bagaimana pun hasilnya," tambah Khalidin.
Menurut pihaknya, jika ada pejabat yang terbukti menggunakan narkoba, Bupati Rocky harus berani mengambil sikap dengan menjatuhkan sanksi tegas.
Menurut pihaknya, jika ada pejabat yang terbukti menggunakan narkoba, Bupati Rocky harus berani mengambil sikap dengan menjatuhkan sanksi tegas.
"Sanksi harus betul-betul dijalankan jika hasil
pemeriksaan nanti ada pejabat yang terbukti positif menggunakan narkoba. Apalagi
jika benar terbukti ditemukan ada jaringan pengedar narkoba di kalangan PNS,
inilah momentumnya untuk memutus mata rantai itu,” tutupnya. [Diana Saputri]
EmoticonEmoticon