Mawardi Ismail yang juga seorang akademisi ini juga mengkritik proses rekrutmen komisioner KIP Aceh sekarang tidak transparan dan kesannya sangat tertutup. Sehingga dengan proses seperti itu menurutnya akan melahirkan dugaan negatif di tengah-tengah masyarakat.
"Rekrutmen komisioner KIP itu sepihak seperti yang terjadi pada KIP Aceh itu kurang integritas, jadi harus ada pola baru untuk melakukan rekrutmen nantinya," kata Mawardi Ismail, Selasa (19/8) pada diskusi kilas balik penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) di Media Center KIP Aceh.
Katanya, proses rekrutmen secara sepihak sebagaimana yang terjadi pada komisioner KIP Aceh yang dilakukan hanya sepihak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanpa keterlibatan pihak eksekutif akan membuka peluang dan berpotensi untuk berpihak pada partai dan golongan tertentu.
"Saya tidak menuduh KIP sekarang itu berpihak, tetapi proses rekrutmen sepihak berpotensi tidak kredibel dan berpihak," tukasnya.
Kendati demikian untuk merekrut komisioner KIP Aceh dan juga kabupaten/kota agar lebih berintegritas bukan berarti juga harus mengubah regulasi, akan tetapi langkah cepat yang bisa dilakukan adalah proses rekrutmen yang transparan dan terbuka.
"Yang bisa kita tuntut sekarang adalah transparansi dan saat dilakukan fit and proper test harus terbuka, tidak seperti pada proses rekrutmen sekarang ini fit and proper test tertutup. Padahal konsep pemerintah Good Governance itu adalah transparan, imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengaku proses rekrutmen dirinya dilakukan secara tertutup. Akan tetapi ia mengaku tidak mungkin terpilih ketika harus bermusuhan dengan anggota legislatif yang memilih. Saya terpilih ini juga tidak terlepas karena memang membuat pendekatan dengan anggota legislatif, kalau tidak omong kosong bisa lolos, ulasnya,
Kendati demikian, Ridwan hadi mengaku masuk dalam ranah politik disaat pemilihan agar terpilih, namun setelah terpilih dan disumpahkan untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang ada, maka harus berkomitmen untuk independen dan menjalankannya sesuai undang-undang yang berlaku.
"Itu semua kembali pada diri kita masing-masing, setelah kita disumpahkan, maka kita ini harus independen," tutupnya. [merdeka]
EmoticonEmoticon