.jpg) |
Kondisi memilukan terkait hutan Aceh diungkapkan Gubernur Zaini Abdullah pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2014 yang ditandai dengan penanaman pohon secara simbolik di Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan, Saree, Sabtu (6/12). Kegiatan itu dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda).
Gubernur Zaini menjelaskan, HMPI merupakan agenda lingkungan hidup yang ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2008.
“Melalui kegiatan ini Pemerintah menargetkan adanya gerakan penanaman satu miliar pohon setiap tahun di seluruh Indonesia. Kita tentu saja berharap agar masyarakat Aceh turut memberi kontribusi untuk mensukseskan program ini,” kata Zaini.
Gubernur menambahkan, HMPI dan Bulan Menanam Nasional diselenggarakan karena keprihatinan atas pengrusakan hutan yang semakin tidak terkendali. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 0,5 sampai 1 juta hektare per tahun. Tingkat deforestasi itu berdampak pada pengurangan emisi karbon sebesar 489 juta.
Laju deforestasi terbesar, lanjut Zaini, disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu. Sedangkan penyebab terbesar kedua adalah akibat dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
Gubernur mengungkapkan, kondisi hutan Aceh juga tidak kalah memilukan. Laju kerusakannya mencapai hampir 23.000 hektare per tahun. Kebijakan moratorium logging yang dicanangkan sejak 2007 ternyata tidak cukup ampuh menahan gempuran kapitalis yang ingin menangguk keuntungan dari hutan Aceh.
“Karena itu dibutuhkan aksi riil untuk menjaga ekosistem hutan Aceh, apalagi Aceh merupakan salah satu andalan untuk program perubahan iklim dunia. Itu sebabnya, kebijakan Presiden tentang Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional wajib kita dukung,” tandasnya.
Gubernur juga meminta kalangan perguruan tinggi dapat berkontribusi. Begitu juga Kepala Dinas Kehutanan dan jajarannya agar menyediakan bibit gratis dan melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan.
“Langkah tersebut penting dalam rangka menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini cenderung merusak dan menguras hasil hutan. Kita harus mampu mencarikan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang sifatnya ramah lingkungan,” demikian Gubernur Aceh.
Informasi dari Biro Humas Setda Aceh menyebutkan, kegiatan di Tahura Pocut Meurah Intan, Saree selain dihadiri Pimpinan DPRA beserta unsur Forkorpimda, juga Bupati Aceh Besar bersama Pimpinan DPRK, Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kepala Dinas Kehutanan Aceh bersama sejumlah Kepala SKPA lainnya, akademisi dan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, Ketua MPU, Ketua MAA, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi pemuda. [Srm]
EmoticonEmoticon