 |
| ilustrasi pelantikan |
“Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga sudah pernah mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dengan nomor 1570/KPU/IX/2014 perihal penundaan peresmian calon terpilih. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh maupun KPU Kabupaten/Kota harus meminta penundaan peresmian calon terpilih yang bersangkutan kepada Kemendagri untuk anggota DPR Provinsi dan kepada Gubernur untuk anggota DPR Kabupaten/Kota,” ujar Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan Baihaqi, Senin (29/9/2014).
Sesuai dengan penelusuran MaTA, KIP Aceh juga sudah mengetahui akan hal ini. Dia berharap KIP Aceh mengikuti langkah yang telah ditegaskan dalam surat KPU tersebut. Ini bertujuan agar hasil pemilu 2014 tetap terjaga integritasnya.
Masih menurut Baihaqi, permintaan penundaan terhadap keduanya agar mereka fokus dengan proses hukum terhadap kasus tersebut, sehingga nantinya tidak disibukkan dengan urusan-urusan DPRA. Disamping itu, penundaan pelantikan ini juga sebagai langkah awal untuk menciptakan parlemen yang bersih dari para oknum-oknum yang bermental korup.
“Ini penting mengingat lembaga DPR merupakan lembaga terhormat, sehingga diharapkan tidak tercemar dari para politisi busuk,” tukasnya.
Selain itu, MaTA juga mengharapkan agar partai politik yang memayungi keduanya untuk mengambil langkah konkrit. Tentunya partai politik yang mewadahi keduanya tidak ingin dicap oleh masyarakat sebagai partai politik yang berkumpul politisi busuk. Disini kita ingin melihat komitmen partai politik dalam memberantas korupsi, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi menjadi jargon parpol semata. [tgj]
EmoticonEmoticon