 |
| ilustrasi |
"Siapa yang bilang politik uang dalam pilkada langsung lebih besar? Keliru. Justru jika kepala daerah dipilih DPRD, peluang politik uangnya lebih besar dan terus menerus," katanya di Semarang, Minggu (28/9). Demikian dikutip antara.
Menanggapi hasil putusan RUU Pilkada yang mengamanatkan pilkada tak langsung, dia mengkhawatirkan ke depannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kebanjiran koruptor dari kalangan anggota dewan.
Pengajar FISIP Undip itu menjelaskan pilkada tidak langsung berimplikasi pada kedudukan kepala daerah yang lebih rendah dibandingkan DPRD karena gubernur, wali kota, maupun bupati dipilih oleh DPRD.
"Konsekuensinya, DPRD punya hak untuk memberhentikan kepala daerah. Ada konflik 'dikit-dikit' (kepala daerah) diancam diberhentikan, belum lagi setiap tahun ada pembahasan APBD, dan sebagainya," ucapnya.
Yang patut dikhawatirkan, kata dia, kepala daerah akan menggunakan segala cara agar tidak diberhentikan oleh DPRD, termasuk menyuap, sehingga praktik politik uang akan berlangsung selama lima tahun.
"Bayangkan, setiap tahun kan ada laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang diajukan kepala daerah ke DPRD. Belum lagi yang lainnya, pokoknya apa pun yang memerlukan persetujuan DPRD," tegasnya.
Dalam pilkada langsung, kata dia, potensi terjadinya politik uang juga besar, tetapi hanya menjelang pemilihan, sementara setelah terpilih peluangnya nisbi kecil karena kedudukan kepala daerah sejajar DPRD.
"Dalam pilkada langsung, kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati kan dipilih rakyat, DPRD juga dipilih rakyat. Mereka sama-sama dipilih rakyat. Jadi, kedudukan mereka setara," tukasnya.
Dengan dipilih langsung oleh rakyat, Teguh menegaskan kedudukan dan legitimasi kepala daerah lebih kuat dalam menjalankan pemerintahan dan program-programnya, termasuk dalam menghadapi DPRD. []
merdeka
EmoticonEmoticon