 |
| Ilustrasi |
"Kita prioritaskan untuk diangkat. Nah, itu kan bukan di Kemendikbud, pengangkatan di Pemda. Hal seperti itu sudah banyak diakomodasi, saya nggak tahu apakah suaranya sudah sampai ke pemda," kata Musliar di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
"Kalau saya bupati, orang-orang seperti itu yang saya ambil. Kalau perlu buat perjanjian, 20 tahun tidak boleh pindah," tambah Musliar.
Musliar menyarankan ada baiknya guru di daerah tertinggal adalah putra daerah sehingga tidak akan berpikir untuk pulang ke daerah asalnya. Akan tetapi ia tidak menyarankan semua guru berasal dari daerahnya masing-masing karena perlunya lintas kultural.
"Kalau orang sana mengajar di sana kan kadang-kadang tidak disegani. Kalau orang lain dapat membuat inspirasi," ujar Musliar.
Sementara untuk distribusi guru, Musliar menyatakan sudah ada Surat Keputusan Bersama 5 Menteri yang baginya tidak bergaung. Ia kemudian mencontohkan Pemkab Gorontalo yang berani memindahkan guru-guru walau dituntut ke pengadilan.
"Di pengadilan kan, tapi akhirnya bupati Gorontalo menang, sekarang sudah dipuji-puji masyarakat. Bagus sekali," kata Musliar.
Untuk solusi penyebaran guru secara permanen, menurut Musliar, pengangkatan guru yang mau mengabdi di daerah terpencil, terluar dan tertinggal menjadi otoritas pemda setempat. Jumlah yang diangkat menjadi PNS setiap tahunnya pun diakui Musliar sudah ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kalau tidak salah APBD itu tidak boleh lebih dari 50 persen untuk aparatur. Kalau sudah lebih dari itu, dia tidak boleh menambah pegawai. Termasuk guru sayangnya dihitung, padahal pegawai yang berlebihnya itu pegawai administrasi, gurunya masih belum," ujar Musliar.
"Analisis kebutuhan guru itu kalau tidak salah Kemenpan RB sudah melakukan. Ya terutama daerah-daerah yang kurang, betul-betul yang mau ditempatkan dan saya sarankan dari SM-3T yang sudah teruji, kemudian orang-orang asli situ tapi jangan semuanya," tutup Musliar. []
Detik
EmoticonEmoticon