ACEHXPress.com | Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR-ACEH) sangat menyayangkan kinerja Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota yang tidak mengevaluasi data penerima Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi-JK yang menjadi salah satu jurus untuk mengalihkan subsidi BBM untuk masyarakat.
"Pernyataan Pakar Aceh ini berdasarkan analisis di lapangan bahwa pembagian dana PSKS masih mengacu pada Sensus penduduk 2012-2013," ujar Safrizal, S.H, direktur Investigasi kepada ACEHXPress.com, Sabtu (6/12).
Terindikasi dari beberapa daerah di Aceh tidak tepat penyalurannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkanya.
Menurutnya, malah ada sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan dana PSKS itu mayoritas bukan masyarakat miskin, berbagai persolan data yang kami dapatkan dilapangan seperti adanya desa yang tidak mendapatkan sama sekali, dana diberikan kepada warga sejahtera,
"Kepala desa harus membagi ratakan dana tersebut untuk masyarakat lainnya karena dana yang diterima tidak sesuai dengan data warga miskin di desanya," katanya lagi.
Seharusnya menurut PAKAR Aceh, kebijakan Jokowi-Jk dalam mengalihkan subsidi BBM lebih tepatnya diikuti oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dengan mengevaluasi data penerima hak dan bukan mengacu pada data kompensasi masyarakat miskin pada masa pemerintahan SBY-Boediono yang menuai masalah dan kritikan. [Diana Saputri]
EmoticonEmoticon