 |
| Foto Anggota Pemerintahan RI |
Langkah ini tentu menuai berbagai reaksi karena situsi sekarang berbeda dengan zaman Presiden Soekarno, pertama kali Menwa dibentuk. Muncul kekhawatiran di era Presiden Joko Widodo militerisme kembali muncul ke permukaan.
Penuntasan kasus HAM juga menjadi sorotan. Belum juga ada langkah maju, publik justru dikejutkan dengan Pollycarpus Budihari Priyanto yang mendapat bebas bersyarat. Polly merupakan eksekutor aktivis HAM Munir.
Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan sejumlah purnawirawan jenderal yang kala itu bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN). Deputi Penggalangan BIN Muchdi Purwoprandjono menjadi tersangka, namun akhirnya divonis bebas.
Deputi Pengembangan Sumberdaya HAM-Advokat Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (Elsam) Zainal Abidin mengatakan Presiden Jokowi harusnya bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa menegakkan pengadilan HAM Ad Hoc. Menurut Zainal, hal itu akan membedakan kualitas Presiden Jokowi dengan para pemimpin Republik ini sebelumnya.
"Pemerintah saat ini harus tegas, komitmen terhadap mereka harus ditepati, sehingga ini membedakan dengan masa lalu, maka harus ada rumusan peta jalan," katanya. [Mrd]
EmoticonEmoticon