 |
| Foto : Analisa |
Pantauan Analisa, Kamis (4/12), sejumlah masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, berada di tenda-tenda pengungsian yang letaknya hanya beberapa meter dari jalan negara Medan-Banda Aceh itu.
Di bawah tenda yang berlantai tikar, sekelompok warga tampak duduk bersama. Ada yang sedang tidur. Di luar tenda, terpasang beberapa spanduk berisi tulisan “Kami demo menuntut hak yang pernah dijanjikan 1974. Dokumen perjanjian lengkap” dan “Posko pengungsi eks Blang Lancang dan Rancung akibat berdirinya proyek raksasa PT Arun LNG 1974”.
Ketua Ikatan Keluarga Blang Lancang (Ikbal), Sultan Jufri, mengungkapkan, mendirikan posko pengungsi adalah salah satu solusi masyarakat dalam memperjuangkan haknya setelah serangkaian unjuk rasa yang dilakukan menuntut pemukiman baru, baik ke PT Arun dan Kantor Walikota Lhokseumawe belum membuahkan hasil.
“Setiap malam kami tidur di posko. Kami tidur bergiliran mengingat sempitnya tempat. Begitu juga untuk kebutuhan makan dan minum kami penuhi sendiri karena tidak ada bantuan,” ujarnya.
Dikatakannya, posko pengungsi ini didirikan sejak beberapa pekan lalu. Anggota Komisi B DPRK Lhokseumawe pernah mengunjungi posko ini. Pengungsi mengharapkan, kehadiran wakil rakyat itu memberi harapan besar agar aspirasi mereka untuk memiliki pemukiman baru dapat diperjuangkan.
Selain itu, penduduk dari 542 kepala keluarga (KK) yang tergusur akibat pembangunan PT Arun LNG menyatakan akan bertahan di pengungsian sampai tuntutan mereka direalisasikan Pertamina.
Mereka mengaku sudah 43 tahun terzalimi karena pemukiman baru yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. “Sebelum pemerintah dan Pertamina menempati janji, kami tetap tinggal di pengungsian. Ini hanya untuk menagih janji pemukiman baru,” ujarnya.
Pihaknya menginginkan Pemerintah Aceh lebih arif menyejahterakan masyarakat yang sudah terzalimi sehingga mereka kembali mendapatkan haknya. [Analisa]
EmoticonEmoticon