Banjir Mengenangi Puluhan Hektar Sawah di Lhoksukon

ACEHXPress.com | Lhoksukon - Tingginya tingkat curah hujan akhir – akhir ini menyebabkan terjadinya banjir di gampong matang meunye , kecamatan lhoksukon. Dari pantauan Acehxpress.com yang berada dilokasi, ketinggian air semakin naik dikarenakan hujan yang terus-menerus mengguyur daerah tersebut selama beberapa hari. (22/12/2014).

Debit air di alur pembuangan sangat  meningkat menyebabkan air meluap ke pemukiman dan pesawahan warga. Warga berharap curah hujan berhenti, sehingga dapat memberikan harapan untuk sawah mereka yang sudah tergenang selama beberapa hari.

“Kami berharap hujan segera berhenti dan tidak mengenaingi lagi sawah kami yang mulai berisi”. Ungkap M. Yahya Warga gampong Matang Meunye kepada Acehxpress.com.

Banjir menjadi masalah kedua terhadap para petani dikecamatan ini, pasalnya selama ini warga harus berkerja ekstra kuat dalam menjaga hama padi, salah satunya adalah burung pipit yang menyerang tanaman padi mereka dan mengancam hasil panen. Namun saat ini banjir telah menjadi masalah yang lebih besar lagi. Jika banjir terus menggenangi area persawahan jelas hal ini dapat mengancam dan mempengaruhi kualitas padi bahkan bisa menjadi penyebab gagal panen. [Chairull Bahri]

  

Semua Komponen Diajak Bangun Karakter Anak Bangsa

ACEHXpress.com | Semua elemen bangsa harus menyadari berbahayanya membiarkan anak-anak kehilangan karakter yang dapat menyebabkan negeri ini kehilangan jati dirinya. Kesadaran ini dibangun mulai dari diri sendiri, orang tua, sekolah dan lingkungan. Semua kompnen harus bekerja sama membangun karakter anak bangsa.

Demikian disampaikan Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas, Brigjen TNI Agus Suharto SIP MM, pada kegiatan komunikasi sosial TNI bersama komponen masyarakat di wilayah Korem 011/ Lilawangsa di Aula PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Rabu (17/12).

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Ngakan Gede Sugihartha G SH, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Agus Suharto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe sehingga kegiatan ini berjalan baik.

Agus Suharto menguraikan panjang lebar tentang membangun karakter, jati diri dan kepribadian bangsa dan ancaman pengaruh globalisasi yang disertai contoh dan perilaku menyimpang yang memprihatinkan.

Menurutnya, peran orang tua sangat menentukan dalam menanamkan dasar pembentukan karakter anak. Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan orang tua harus secara terus-menerus melakukan proses perubahan dan perbaikan membangun karakter individu anak bangsa jika ingin bangsa ini selamat dari kehancuran.

Selain itu, lanjutnya, membangun ketahanan nasional sangat diperlukan niat baik dari pemerintah karena itu merupakan faktor penting yang harus ada terlebih dahulu.

“Jadi untuk dapat mewujudkan dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, maka diperlukan adanya karakter bangsa yang kuat,” ujarnya.

Dia juga sempat berdialog dengan perwakilan pelajar, mahasiswa dan tidak lupa memberikan suvenir bagi pelajar dan mahasiswa sebagai pemacu semangat belajar.

Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Hipdizah, menyatakan, tatap muka dan silaturahmi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendorong semangat kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan antara TNI dan rakyat serta persatuan dan kesatuan segenap komponen masyarakat dalam menumbuhkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan membangun daerah, khususnya di jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Acara ini dihadiri sekitar 1. 000 orang, termasuk Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, para dandim di jajaran Korem 011/Lilawangsa, dan lainnya. []

analisa

Pegawai Aceh Utara Membludak

ACEHXPress.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara tidak lagi menerima tenaga bakti, honorer atau tenaga sukarela untuk mengabdi di setiap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), badan atau kantor yang ada di lingkungannya.

“Penerimaan tenaga bakti, honorer atau sukarela kita stop 100 persen. Ini adalah instruksi langsung dari Bupati Aceh Utara, M Thaib, melalui surat edaran yang wajib dijalankan oleh setiap SKPK,” kata Kabag Humas Aceh Utara, Amir Hamzah, kepada Analisa, Kamis (18/12).

Disebutkan, jumlah pegawai di Aceh Utara mencapai 12 ribu orang. Belum termasuk tenaga honorer dan lainnya. Sehingga, dengan banyaknya pegawai tidak ada pekerjaan yang dapat dikerjakan.

Oleh sebab itu, Pemkab Aceh Utara memberdayakan pegawai yang ada disebabkan keterbatasan anggaran dengan harapan pelayanan publik yang maksimal seperti diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud.

Dikatakannya, dihentikannya penerimaan tenaga bakti sebenarnya berlangsung sejak 2012. Setiap tahun bupati mengeluarkan surat edaran meminta semua instansi tidak menerima tenaga bakti, mengingat pegawai yang ada sudah membludak. Kebijakan itu akan berlangsung sampai tenggang waktu yang belum ditentukan.

Sebagai solusi, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih kreatif dalam memanfaatkan berbagai peluang usaha, baik dengan menggeluti bidang pertanian, perkebunan dan industri rumah tangga, usaha dagang dan lainnya untuk pengembangan ekonomi daripada memutuskan sebagai tenaga bakti yang sama sekali tidak gaji.

“Kalau menjadi tenaga bakti sama sekali tidak ada gaji, tetapi jika membuka lahan baru dan memutuskan berkarya sangat menguntungkan karena jika pun tidak dapat menampung orang lain, minimal dapat menampung diri sendiri,” ujarnya.

Disebutkannya, bupati berulang kali memberi motivasi kepada masyarakat agar senantiasa melakukan upaya kreatif dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada di daerah ini sebagai langkah meningkatkan pendapatan. Melalui pemanfaatan peluang usaha, masyarakat lebih cepat berkembang daripada mengabdi dengan menaruh harapan akan diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurutnya, komitmen berwirausaha perlu dikembangkan di tengah masyarakat. Dengan keahlian yang dimiliki dibarengi keuletan berusaha, ada celah bagi pemerintah membantu melalui SKPK terkait.

“Kalau usaha sudah berkembang, akan menjadi celah bagi pemerintah untuk membantu. Jangan belum apa-apa sudah membuat proposal,” sebutnya.

Amir Hamzah menambahkan, di Aceh Utara banyak potensi yang dapat digarap untuk meraih pendapatan, seperti membuka lahan untuk budidaya berbagai jenis palawija.

“Coba bayangkan kalau mengabdi di instansi pemerintah, yang sama sekali tidak ada gaji, tetapi melalui usaha-usaha seperti ini minimal sudah memiliki pendapatan sehari-hari,"jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan masyarakat tidak lagi mendengar iming-iming dengan mengabdi di instansi pemerintah kelak akan diangkat menjadi CPNS. Sekarang ini tidak ada lagi pengangkatan menjadi PNS. []

analisa

Larangan Bonceng Non Muhrim di Aceh Utara Tuai Kritikan

ACEHXPress.com | Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Aceh, yang berencana menerapkan aturan larangan berbonceng bagi pasangan non muhrim. Aturan yang sedang dirancang dewan setempat ini dinilai hanya akan mengundang sensasi.

“Apakah qanun ini tidak terkesan dipaksakan dan sarat akan sensasi seperti wacana pemerintah kota Lhokseumawe silam tentang larangan duduk ngangkang,” ujar Alfiandi, alumnus Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Rabu, 17 Desember 2014.

Alfiandi juga menilai, larangan yang dituangkan dalam Qanun Kemaslahatan dan Ketertiban Umat (KKU) tersebut tidak memenuhi azas keadilan. Kata dia, ada tiga azas hukum yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk membuat sebuah aturan, azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

“Qanun KKU ini belum memenuhi azas keadilan, karena pasti nantinya hanya akan berdampak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah saja yang hanya memiliki sepeda motor, sedangkan orang-orang kaya, bahkan para pembuat kebijakan ini kebanyakan menggunakan mobil sama sekali tidak tersentuh,” kata Alfiandi yang juga alumnus Sekolah Demokrasi Aceh Utara ini.

Sementara itu, Ketua BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Aceh Utara, Muhammad Fuadi, meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, tidak selamanya pasangan non muhrim itu pasangan yang pacaran, namun juga keluarga.

“Ini akan melemahkan qanun itu sendiri dan apabila nantinya qanun diterapkan dan tidak maksimal maka pertaruhan elektabilitas pemerintahan sendiri dan juga nilai syariat islam yang dipertaruhkan,” kata Fuadi.

Namun menurutnya, jika memang pemerintah ingin menerapkan qanun tersebut maka harus dijalankan dengan baik dan konsisten. Tetapi, ia meminta pemerintah juga konsentrasi pada sektor lain seperti keadaaan ekonomi rakyat, pendidikan islam dan keadaan sosial. [vivanews]