Meski Jadi Umat Minoritas, Misa Natal di Aceh Aman

ACEHXPress.com | Perayaan dan pelaksanaan Misa Natal, Kamis (25/12) di Banda Aceh berjalan lancar. Ratusan umat Kristen bisa beribadah di Gereja Hati Kudus, Banda Aceh dengan aman, meskipun sebelumnya sempat berembus isu tidak sedap.

Meskipun hujan melanda Banda Aceh dalam empat hari terakhir, termasuk sejak tadi malam dan pagi, umat Kristen tetap berbondong-bondong melaksanakan Misa di Gereja ini. Semua jamaah, meskipun sedikit berbasah-basah, khidmat mengikuti ritual ibadah Misa. Baik yang berlangsung tadi malam, hingga tadi pagi.

Pantauan merdeka.com, hanya ada beberapa personel kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar gereja. Mereka duduk-duduk santai sambil berlindung di tempat teduh agar tidak basah diguyur hujan.

Demikian juga penjagaan di sejumlah gereja lainnya di Banda Aceh. Tidak ada hal membetot perhatian publik. Anggota polisi hanya berada beberapa meter dari setiap gereja di Banda Aceh.

Menurut Pastur Gereja Hati Kudus, Evran Sinaga, meskipun mereka tinggal di Aceh minoritas, akan tetapi bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang.

Namun, Evran tidak menampik ada sedikit perasaan cemas. Tetapi semua ketakutan ini tidak terbukti karena umat Kristen di Banda Aceh bisa menjalankan ibadah Misa Natal dengan lancar.

"Terlepas kami minoritas, kami merasa senang bisa menjalan ibadah dengan aman," kata Evran Sinaga.

Evran mengaku, sebelumnya memang ada mendengar informasi soal ancaman, hingga membuat segelintir umat Kristen khawatir. Tetapi sampai saat ini kekhawatiran itu tidak terbukti.

"Kami merasa situasi tetap kondusif, berkat kerjasama dengan pihak polisi dan pihak lainnya," ujar Evran. []

|merdeka

SIRA Tolak Bendera Aceh Selain Bintang Bulan

Muhammad MTA, Humas SIRA

ACEHXPress.com | Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) menolak apabila bendera bintang bulan digantikan dengan bendera lain sebagai bendera Aceh. Keputusan ini merupakan hasil rapat internal organisasi tersebut, Senin (22/12) di Banda Aceh.

Muhammad MTA, Kepala Humas SIRA, mengatakan, pihaknya menolak apabila bendera bintang bulan yang rencananya dijadikan bendera Aceh diganti dengan bendera lain. Dalam hal ini, kata Muhammad, pihaknya sepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terutama fraksi Partai Aceh yang tetap komit memperjuangkan bendera bintang bulan.

“Hasil rapat internal SIRA menolak apabila bendera bintang bulan yang rencana dijadikan bendera Aceh diganti dengan bendera lain. Dalam hal ini kami sepakat dengan DPRA terutama PA,” ujarnya.

Kemudian, kata Muhammad, pihaknya tetap mempertahankan bendera bintang bulan menjadi bendera propinsi Aceh sebagai sebuah closing politik pertikaian Aceh-Jakarta.

“Inilah salah satu cara permanenisasi perdamaian di Aceh, terima kasih,” tutupnya. [Diana Saputri]

Pemerintah Aceh Harap TKI Ilegal di Malaysia untuk Pulang

ACEHXPress.com | Dinas Sosial Aceh, menghimbau kepada seluruh tenga kerja Indonesia (TKI) asal negeri serambi mekkah ini, untuk segera pulang ke tanah air, menyusul kebijakan baru pemerintah Malaysia yang tidak akan menangkap tenga kerja ilegal jika kembali ke Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Bukhari mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menyampaikan padanya meminta kepada seluruh rakyat Aceh yang berada secara ilegal di Malaysia segera pulang. Ini dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk membersihkan tenaga kerja ilegal di negaranya.

"KBRI di Malaysia meminta informasikan pada kami agar orang Aceh yang berada di Malaysia secara ilegal untuk segera pulang tanpa ditangkap," kata Bukhari, di Banda Aceh, hari ini.

Katanya, Pemerintah Malaysia telah memberikan batasan waktu sampai tanggal 31 Desember 2014, semua TKI ilegal di Malaysia diminta pulang. Lewat dari tanggal ini, Pemerintah Malaysia akan menindak tegas dan memperketat pemeriksaannya kepada seluruh tenaga kerja asing di Malaysia.

Permintaan agar semua tenaga kerja ilegal di Malaysia diminta pulang ke negaranya masing-masing, jelas Bukhari, menyusul adanya kecaman dan tudingan luar negeri bahwa Malaysia menampung tenaga kerja ilegal di negaranya.

"Ini menyusul ada tuduhan bahwa Malaysia mempekerjakan tenaga ilegal, makanya sampai akhir tahun ini semua tenaga kerja ilegal di Malaysia diminta pulang ke negaranya masing-masing, termasuk negara-negara lainnya," imbuhnya.

Bukhari menyebutkan, TKI ilegal asal Aceh di Malaysia saat ini mencapai 20 ribu jiwa lebih. Jumlah ini terbesar keenam terbanyak TKI ilegal di Malaysia.

"Jadi saya minta kepada keluarganya masing-masing untuk bisa memberi tau agar bisa segera pulang tanpa ada persyaratan apapun," pintanya. [wol]

Membangun Aceh 10 Tahun Setelah Tsunami

ACEHXPress.com | 26 Desember 2004, gempa bumi hebat dan tsunami raksasa menghancurkan Aceh dan kawasan sekitarnya. Gelombang raksasa juga mencapai kawasan wisata di Thailand, Sri Lanka dan sebagian India.

"Kejadiannya seperti baru terjadi kemarin"", kata Nasrul Affan sambil menyeka air mata. "Tak ada hari, tanpa saya memikirkan peristiwa itu", ucapnya lirih.

Pria berusia 42 tahun dari Aceh itu selamat dari terjangan tsunami sepuluh tahun lalu. Nasrul sempat terseret ke laut, tapi dia berhasil berenang kembali ke pantai. Istri dan dua anaknya hilang, mereka tidak pernah ditemukan.

Tsunami tahun 2004 menewaskan lebih dari 230.000 korban di 14 negara, terutama di Asia Tenggara. Korban tewas berasal dari berbagai negara, termasuk banyak turis dari Eropa yang sedang berlibur di Asia. Sekitar 540 warga Jerman yang dilaporkan tewas.

Tragedi terburuk dialami Indonesia, dengan lebih dari 130.000 orang yang dinyatakan tewas. Tapi dengan jumlah orang yang masih dinyatakan hilang, korban seluruhnya di Indonesia dipekirakan mencapai 170.000 orang. Lebih setengah juta orang menjadi pengungsi.

Desa tempat tinggal Nasrul adalah kawasan yang paling parah diterjang tsunami. Dari sekitar 2000 penduduk, hanya ada 200 yang selamat. Kebanyakan yang selamat, sekitar 80 persen, adalah pria.

"Bahkan bagi kami dari tim penolong, yang biasa kerja di kawasan bencana, situasi saat itu adalah pemandangan mengerikan", kata Roland Hansen dari organisasi bantuan Jerman, Malteser International. Dia beberapa kali datang ke Aceh.

Tim Roland Hansen bekerja di kawasan Lhokseumawe dan membangun kembali dua desa. Selain itu, mereka membangun jalur penyelamatan, jika Tsunami kembali mengancam. Tahun 2007, dimulai program bantuan kredit usaha kecil, agar perekonomian lokal bisa bangkit lagi.

Kasmiwati Abdul Hamid menceritakan: "Tsunami mengubah hidup kami hanya dalam beberapa menit. Banyak keluarga dan teman kami yang tewas". Ibu dengan empat anak ini sekarang bisa membuka usaha menjual krupuk, dengan bantuan kredit usaha kecil.

Masalah status hukum
Masalah rumit lain yang dihadapi penduduk adalah status hukum yang tidak jelas. Misalnya soal kepemilikan tanah. Karena banyak orang tewas dan banyak dokumen resmi musnah, banyak orang sekarang tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah atau bangunan.

Terutama anak-anak yang kehilangan orangtua menghadapi masalah pelik, kata Martin Kesseler, koordinator organisasi bantuan Diakonie. Bersama-sama dengan organisasi lokal "Kata Hati", mereka kini membangun rumah untuk sekitar 70 keluarga yang mengangkat anak yatim piatu.

Kesulitan para anak yatim piatu adalah, menurut hukum Indonesia seseorang yang belum dewasa tidak bisa memiliki tanah atau bangunan. "Kata Hati" berusaha berunding dengan pemerintahan lokal agar anak-anak itu tetap bisa mempertahankan hak miliknya.

Jadi mereka bisa menyewakan rumahnya dan pemasukan dari sewa rumah bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak itu.

"Masih banyak masalah status hukum seperti ini", kata Raihal Fajri, direktur "Kata Hati". "Kita harus memperjuangkan soal hak milik ini ketika mereka masih anak-anak", tambahnya. Karena banyak anak-anak korban tsunami yang sudah remaja dan sekarang kehilangan harta dan hak miliknya. [dw.de]