AcehXPress.com |Jakarta -Dalam pidato mengenai pokok-pokok Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 di hadapan DPR dan DPD Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyinggung isu belanja Pegawai Negeri Sipil.
Isu penaikan gaji pokok maupun remunerasi abdi negara sengaja tidak disinggung lantaran jadi hak prerogatif presiden baru.
"Karena memang sekarang bukan waktunya (membahas kenaikan gaji PNS). Apalagi kemarin baru saja naik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar selepas pidato.
Langkah Presiden SBY berbeda dari tradisinya saat berpidato tentang RAPBN. Pada 2010, presiden menjanjikan penaikan gaji 10 persen untuk abdi negara dan personil tentara maupun polisi.
Demikian pula tahun lalu, SBY mengatakan penaikan gaji PNS-TNI/Polri harus diupayakan, dengan rerata 6 persen.
Pemerintahan saat ini hanya menyediakan baseline anggaran belanja pegawai secara nasional. Soal nanti apakah akan ada kenaikan, Azwar menilai tergantung kebijakan presiden terpilih 2014-2019.
"Biar pemerintahan baru yang atur-atur lebih halus," cetusnya.
Satu yang pasti siapapun pemerintahnya, Azwar yakin akan ada kebijakan menaikkan gaji PNS. Soalnya itu kebijakan wajar, buat menyesuaikan kenaikan harga.
"Enggaklah kalau sampai turun (gaji PNS). Naik kan menyamakan dengan naiknya inflasi," tuturnya.
Baseline RAPBN 2015 untuk belanja pegawai sebesar Rp 263,9 triliun. Itu di luar anggaran pendidikan sevesar Rp 404 triliun tahun depan yang juga mencakup gaji PNS yang bertugas sebagai tenaga pendidik.
Sedangkan untuk 2014, gaji PNS belum lama dinaikkan, sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo diketahui menjanjikan penaikan gaji PNS dan TNI-Polri. Itu tertuang dalam dokumen 9 program nyata Jokowi-JK yang tersebar selama masa kampanye pemilu presiden.[Merdeka]
EmoticonEmoticon