Diakuinya, rapat kali ini merupakan rapat paling pendek yang pernah dia lakukan bersama pemerintah pusat. Namun bahasan tetap fokus dilakukan dan diharapkan semua pembahasan RPP bisa selesai tahun ini.
"Rapat paling singkat yang pernah terjadi beberapa ratus kali. Kesimpulannya hasilnya bagus membicarakan tentang rancangan peraturan pemerintah yang belum selesai antara Aceh dan pemerintah pusat. Misalnya masalah migas, kewenangan dan pertanahan," ucap Zaini ketika ditemui usai rapat di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/11).
Zaini menyebut tim teknis akan menindaklanjuti hasil rapat. Paling tidak dua atau tiga kali pertemuan lagi akan ditemukan keputusan. Salah satu keputusan yang akan diambil mengenai pengelolaan dan bagi hasil wilayah migas off shore atau tengah laut.
"Dalam waktu dekat itu RPP migas, terutama offshore di 12 mil - 200 mil. Sudah ada kesepakatan. Nanti sistemnya bagi hasil tapi besarannya belum ada kesepakatan nanti tim teknis. Untuk on shore sekarang pembagian 70 pemda : 30 pusat. Kontraktor migasnya belum diarahkan ke sana," tegasnya.
Zaini menunggu pemerintah pusat untuk membuat PP sebagai badan hukum yang jelas untuk mengelola blok migas di Aceh.
"Blok migas banyak sekali, ada yang belum eksploitasi karena menunggu izin," tutupnya. [Merdeka]
EmoticonEmoticon