Aceh Tidak Siap jika Ada Bencana Lagi

ACEHXPress.com | Sekalipun 10 tahun lalu dilanda tsunami yang menewaskan sekitar 160.000 warganya, Aceh belum menjadi kota yang siap menghadapi bencana. Beberapa infrastruktur mitigasi bencana telah dibangun, tetapi kondisinya meragukan. Masyarakat juga belum siap, bahkan cenderung abai, dengan risiko bencana.

Berdasarkan pantauan Kompas, Senin (22/12/2014), di Banda Aceh, sejumlah fasilitas fisik mitigasi bencana tsunami di Banda Aceh, seperti gedung evakuasi dan jalur evakuasi, tidak terawat. Sebagian besar warga cenderung pasrah dengan kondisi itu. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga, mereka mengaku tidak akan menggunakan gedung evakuasi itu jika terjadi gempa.

Tiga gedung evakuasi yang terletak di Gampong Daeng Lumpang, Alue Deah Teungoh, dan Lambung, secara umum kondisinya masih kokoh, tetapi tidak terawat. Lantai gedung-gedung evakuasi itu banyak yang pecah. Lampu penerangan tak menyala dan banyak pintu di sejumlah gedung evakuasi terlepas dari posisinya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengakui, banyak fasilitas mitigasi bencana tsunami di Aceh tak terawat. Hal itu terlihat saat sirene tsunami tak berbunyi ketika gempa di Aceh, April 2012. Kondisi berulang saat sirene tsunami tak berbunyi maksimal saat simulasi gempa dan tsunami di Banda Aceh pada Oktober 2014.

Jalur evakuasi juga tak memadai. Misalnya, di Banda Aceh, pemerintah menyediakan setidaknya tiga jalur evakuasi, yakni Jalan Sultan Iskandar Muda, Teuku Muhammad Hasan, dan TP Nyak Makam. Namun, jalan-jalan itu sehari-hari sudah dipadati kendaraan. Terbukti, ketika gempa di Aceh pada April 2012, kemacetan parah terjadi di tiga ruas jalan ini.

Zaini menyatakan, pemerintah daerah setempat akan mengevaluasi kondisi semua fasilitas mitigasi bencana di Aceh. ”Saya akan menginstruksikan lembaga kebencanaan di Aceh untuk memperbaiki kerusakan pada semua fasilitas mitigasi bencana di Aceh. Saya juga akan minta sering ada simulasi agar semua fasilitas itu terpantau kondisinya,” ucapnya.

Sementara itu, Yubahar Zaini (70), warga Gampong Lambung, mengaku pasrah jika kembali terjadi tsunami di wilayahnya karena dia menganggapnya sebagai takdir. Selain itu, ia juga menilai keberadaan fasilitas mitigasi, seperti gedung evakuasi, tak akan banyak menolong jika terjadi tsunami karena dia ragu dengan kekuatan fasilitas mitigasi bencana tersebut.

Kapasitas daerah

Menurut Manajer Program Pusat Penelitian Mitigasi Bencana dan Tsunami Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Ella Melianda, peran lembaga kebencanaan di daerah Aceh lemah dalam mengatur koordinasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Padahal, Aceh merupakan daerah rawan sejumlah bencana, seperti tsunami, gempa, longsor, dan banjir.

Peneliti tsunami dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, mengatakan, ketidaksiapan Aceh merupakan cerminan dari lemahnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. ”Jika Aceh saja tidak siap, bagaimana dengan daerah lain yang belum mengalami tsunami?” katanya.

Menurut Eko, kondisi ini terjadi karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga yang sangat dominan dalam mengurusi bencana, itu pun lebih pada penanggulangan, bukan mitigasi bencana. Padahal, yang menanggung bencana adalah daerah. ”Seharusnya dilakukan desentralisasi penanggulangan bencana. Bukan malah mau menjadikan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di bawah BNPB. Ini akan menabrak regulasi,” katanya.

Menurut Eko, daripada menambah anggaran bencana untuk BNPB, pemerintah sebaiknya lebih menguatkan BPBD. ”Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah menyebutkan bahwa bencana seharusnya wajib menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah,” ujarnya. []

|kompas

Menteri Susi Temukan 22 Pulau Pasca-Tsunami Aceh

ACEHXPress.com | Setelah sepuluh tahun tsunami Aceh berlalu, ternyata banyak perubahan yang terjadi di Aceh, tepatnya di Kabupaten Simeulue. Direktur Jenderal Kepulauan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan di daerah tersebut muncul 22 pulau baru. "Saat Menteri Susi ke Simeuleu, kami mendapat laporan itu dari bupati," kata Saad kepada Tempo, Kamis, 25 Desember 2014.

Lahirnya pulau-pulau baru tersebut, kata Saad, sebagai akibat dari proses alam yang terjadi selama bertahun-tahun. Saad mengatakan Menteri Susi meminta agar 22 pulau baru itu dijadikan wilayah konservasi dan wisata bahari. "Itu prioritas Bu Susi," ujar Saad.

Potensi bahari di Simeulue, kata Saad, sangat baik untuk dikembangkan. Sebab, pantai-pantai di Simeulue merupakan tujuan wisata bahari untuk menyelam dan berselancar. "Karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia," ujar Saad.

Saad mengatakan akan segera melakukan penghijauan di pulau-pulau tersebut. "Tahun depan, kami akan mulai menanam vegetasi, seperti mangrove, cemara laut, ketapang, dan pohon-pohon yang bisa hidup di pulau," ujar Saad. (Baca: Ribuan Pulau di Indonesia Belum Terdaftar di PBB)

Munculnya 22 pulau baru itu memperpanjang daftar wilayah di Indonesia. Kini, jumlah pulau di Indonesia tidak lagi 17.504, melainkan menjadi 17.526. "Ini merupakan berkah dari tsunami," ujar Saad. []

|Tempo

Mengapa warga Aceh kembali Tinggal di Zona Rawan Tsunami?

ACEHXPress.com | Hanya beberapa meter dari bibir pantai di Kampung Ulee Lheue, Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh, berdiri rumah-rumah penduduk yang tampak relatif baru.

Berdinding tembok, beratap seng, rumah-rumah itu dibangun setelah gelombang tsunami meratakan sebagian besar rumah di kampung. Ulee Lheue adalah salah satu kawasan yang mengalami kerusakan paling parah saat tsunami menerjang Aceh.

Kapal-kapal ribuan ton hanyut dari pelabuhan dan sebagian menyangkut di desa itu. Kuburan massal terbesar kedua bagi korban tsunami Desember 2004 juga ada di desa.

Namun penduduk bersikukuh menempati kembali desa mereka.

"Pertama solusi dari pemerintah tidak jelas, tidak ada. Mana rumah lain, tempat tinggal lain. Pekerjaan lain juga tidak ada. Yang kedua, mereka butuh tempat tinggal dan pekerjaan untuk hidup," kata Kepala Desa Mohamad Yasin.

'Menanti anak pulang'

Kepala Desa Mohamad Yasin membuka kios kerajinan batu permata di lokasi bekas pasar desa.

Kalau kita sudah ajal, mau ke manapun kan sudah tidak ada.

Saudah

"Kita ini korban, dalam keadaan papa dalam segala lini, mental, harta, famili, saudara. Kita kan tidak punya daya sehingga masyarakat mengambil sikap kembali ke tempat dan membangun kembali," tambah Mohamad Yasin.

Beberapa warga desa membuka usaha kerajinan batu permata di lokasi pasar yang disulap menjadi kios-kios, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan.

Masih di kawasan pesisir sama, dua unit kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai terdampar di depan rumah Saudah.

Seorang ibu beranak delapan, ia kehilangan seorang anak putri dan seorang anak putra. Ia menuturkan keyakinan putra bungsunya, enam tahun saat itu, sekarang masih hidup sehingga suatu hari mungkin akan pulang.

Oleh sebab itulah Saudah tidak mau pindah.

"Kalau kita sudah ajal, mau ke manapun kan sudah tidak ada," ujarnya sambil meneteskan air mata dan suaranya tersendat.

Di tempat ini, Saudah mendiami rumah permanen dari PMI dan juga rumah hunian sementara sumbangan IOM (International Organisation for Migration), sebuah organisasi antarpemerintah.

Alasan pribadi Saudah dan alasan praktis yang disampaikan Mohamad Yasin merupakan sebagian landasan utama mengapa perumahan penduduk kembali menjamur di kawasan rawan tsunami.

Mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Kuntoro Mangkusubroto mengakui tidak ada ketentuan lokasi pembangunan kembali rumah penduduk.

"Apa nggak ada pemikiran orang nggak boleh bangun rumah 300 meter dari garis pantai? Ada pemikiran itu tapi nggak jalan. Nah pertanyaan kemudian, 300 meter cukup nggaksih, wong di Aceh 5 km saja hancur semua kok, apalagi 300 meter," kata Kuntoro Mangkusubroto dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan pembangunan sebagian rumah bagi para korban tsunami memang dilakukan tergesa-gesa karena mereka sudah terlalu lama tinggal di tenda.

Namun pembangunan di zona rawan tsunami terus dilakukan setelah masa darurat berakhir dan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Saudah serta Mohamad Yasin adalah dua dari lima juta penduduk Indonesia yang tinggal di daerah rawan tsunami. [bbc]

Indonesia, Surga Hiu dan Para Pemburunya

ACEHXPress.com | Lebih dari 10 juta hiu dibunuh di seluruh perairan Indonesia setiap tahun. Belakangan, muncul gerakan kelas menengah Indonesia yang menuntut agar spesies yang semakin langka ini diselamatkan dari kepunahan.

Ekonomi Indonesia yang tumbuh pesat melahirkan kelas menengah baru. Kelompok sosial dengan kesadaran dan tuntutan baru: termasuk menyelamatkan spesies yang kian langka di dunia itu.

Kelas menengah adalah pembela utama hiu Indonesia yang semakin punah. Nicholas Saputra, adalah aktor paling terkenal di Indonesia yang ikut dalam kampanya menyelamatkan hiu.

Awal tahun 2013, sebuah situs berita paling terkenal dipaksa mengubah sudut pandang laporan mereka. Berawal dari sebuah berita di kolom bisnis berjudul “Berburu Sirip Hiu, Bisnis Menggiurkan”. Berita itu menyulut protes di Twitter, karena dianggap bisa mendorong semakin maraknya perburuan hiu. Tekanan itu akhirnya membuat berita itu diganti dengan judul “Memprihatinkan! Perburuan dan Bisnis Sirip Hiu Masih Marak di Papua”.

Perburuan di Raja Ampat
Raja Ampat di ujung timur Indonesia adalah perairan yang dikenal sebagai surga. Perairan jernih dan dalam yang dikelilingi gugusan pulau itu menjadi tujuan utama para penyelam dunia yang antara lain ingin melihat hiu yang populasinya di dunia semakin langka. Belakangan pemerintah lokal menyatakan kawasan itu sebagai wilayah perlindungan bagi hiu dan pari manta.

Kresna Astraatmadja adalah field producer dokumenter bawah laut. Selama menyelam dan mendokumentasikan Raja Ampat di Papua Barat, dia mengaku hanya melihat satu atau dua yang melintas. Tapi ironisnya, di darat dia melihat ratusan hiu, termasuk dari jenis martil yang selama ini paling dia cari dalam petualangan bawah laut.

“Hiu-hiu itu masih segar, tapi sudah tidak ada siripnya,“ kata Kresna kepada Deutsche Welle yang mengaku sejak awal mendalami diving ingin bertemu hiu martil. Ironisnya, dia bertemu dengan spesies langka itu sudah tidak bersirip: mati di sekitar pantai salah satu pulau Raja Ampat.

Di pantai di belakang gubuk, dia menemukan seratusan lebih sirip kering dan daging hiu. Dua nelayan yang dia temui mengaku menjual sirip hiu setiap kilogram seharga Rp 1 juta untuk yang berwarna hitam, sementara yang ujung siripnya berwarna putih sekitar Rp 1,5 juta.

Kresna juga menemukan bangkai-bangkai hiu tanpa sirip bergelimpangan di perairan sekitar pantai. Hiu mati itu dibiarkan beberapa saat di dalam air, dan setelah itu akan diambil dagingnya untuk dijual seharga Rp 15 ribu per kilogram.

Sirip dan daging hiu lantas dikirim ke Sorong, dan di sana sudah ada penadah yang siap membelinya untuk kemudian dikirim ke Jakarta.

Pemasok utama
Perairan Indonesia adalah surga bagi hiu dan para pemburunya. Lebih dari 10 juta hiu dibunuh setiap tahun di perairan Nusantara. Indonesia adalah pemasok utama dalam rantai bisnis yang bertanggungjawab atas kematian 73 juta hiu di dunia setiap tahun.

Perburuan hiu di Indonesia adalah sebuah wilayah abu-abu. Kemiskinan dan ketidaktahuan membuat nelayan miskin terus memburu hiu. Apalagi sirip spesies ini berani dihargai cukup mahal.

“Masalahnya permintaan (sirip hiu-red) terus tinggi. Pasar terbesar sirip hiu sesungguhnya ada di luar negeri,“ kata Abdul Halim, direktur kelautan The Nature Conservancy, yang aktif dalam gerakan menyelamatkan hiu kepada Deutsche Welle.

Terutama di beberapa negara yang memang bisa mengkonsumsi produk biodiversitas yang eksotik, kata Halim sambil menyebut Hongkong dan Taiwan sebagai tujuan utama ekspor diam-diam sirip hiu asal Indonesia.

Lebih mahal jika hidup
Abdul Halim mengingatkan bahwa nilai ekonomi hiu akan lebih tinggi saat hidup bebas di lautan lepas.

“Sudah banyak studi yang mengindikasikan bahwa nilai hiu yang hidup lebih mahal dibanding harga sirip jika dibunuh. Pariwisata membuat orang membayar lebih mahal untuk melilhat mereka hidup di lautan bebas,” kata Halim.

Pada 2011, kajian yang dilakukan Australian Institute of Marine Science menemukan bahwa satu hiu karang di Palau menghasilkan hampir 2 juta dollar dari wisata eko sepanjang hidupnya. Jauh lebih mahal ketimbang jika dia mati dan sirip hiu besar yang dijual dengan harga hanya 250 dollar per kilogram.

Tapi masalahnya kini menurut Kresna Astraatmadja, adalah bagaimana membuat keberadaan hiu di Raja Ampat misalnya, punya dampak ekonomi bagi para nelayan sekitar.

“Biaya wisata ke Raja Ampat itu sangat mahal. Sekali ke Raja Ampat itu ongkosnya hampir sama seperti naik haji (sekitar Rp 30 juta). Itu semua untuk biaya diving, penginapan, makan dan lain-lain. Itu seharusnya ikut dinikmati penduduk setempat."

Seperti di Costa Rica kata Kresna, di mana para nelayan diajak menyelam: diberdayakan, diajari jadi dive guide, dipekerjakan di resor-resor, atau industri yang menunjang wisata menyelam. Itu akan otomatis membuat mereka berhenti bahkan akan ikut menjaga dan memperingatkan kawan-kawannya agar jangan membunuh hiu. [dw.de]

Korupsi Sumber Daya Alam di Indonesia Menggila

ACEHXPress.com | Indonesia Corruption Watch bersama beberapa organisasi lingkungan hidup mengungkapkan indikasi korupsi sektor pengelolaan sumber daya alam dari investigasi enam daerah yakni Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Temuan dari beberapa kasus terindikasi korupsi pada sektor tata kelola hutan dan lahan ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp201,82 triliun.

“Ada pengeluaran izin land clearing terhadap perusahaan di kawasan ekosistem Leuser di Aceh Tamiang. Akibat izin negara rugi Rp58,7 miliar. Ini hasil perkiraan. Hitungan bersama ICW melalui tegakan kayu hilang. Kasusnya sudah kontruksi, kita laporkan ke KPK,” kata aktivis HaKa, Bagus dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu.

Dia enggan menyebut perusahaan itu, tetapi menyertakan nama itu dalam laporan ke KPK. Pemberi izin di lahan seluas 1.470 hektar pejabat Gubernur Aceh tahun 2012. “Kita menginvestigasi dalam enam bulan.”

Rully Darmadi, aktivis Jatam Kaltim mengatakan, indikasi korupsi di pertambangan Berau. Salah satu, perusahaan batubara, PT Kaltim Jaya Bara. Perusahaan itu sudah eksploitasi selama tujuh tahun tetapi belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Kerugian negara Rp241,04 miliar.

“Kabupaten ini terkespos di media masalah sumber daya laut, tetapi Berau punya tambang sangat bagus. Pengelolaan bermasalah, salah satu perambahan kawasan hutan untuk pertambangan.”

IUP yang dikeluarkan Bupati Berau karena  tak berizin berarti perusahaan tidak membayar pajak. Dia berharap, kasus korupsi ini bisa jadi agenda pemerintah pusat. Sebab, kerugian negara lebih besar dibandingkan korupsi pengadaan barang dan jasa. Korupsi sektor SDA kurang mendapatkan perhatian.

Aktivis Malang Corruption Watch, Akmal Adi Cahya juga bicara. Dia mengatakan, indikasi korupsi dalam pertambangan pasir besi diperkirakan merugikan negara Rp600 miliar.

“Di Jatim, banyak pertambangan terindikasi masalah. Di Malang terlihat jelas. Modus sama. Hutan jadi pertambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan. Tambang pasir besi berdiri di hutan lindung,” katanya.

Pertambangan ini menggunakan alat berat. Padahal, dokumen yang mereka peroleh izin pertambangan rakyat. Seharusnya,  tak boleh memakai alat berat. Salah satu pemegang izin pertambangan adalah anggota DPR. Akmal enggan menyebut nama.

Kerugian negara lain dari pengusahaan teh di kawasan hutan lindung Bukit Dingin, Kota Pagar Alam, Sumsel. Negara rugi Rp36,6 miliar. Selain itu pengusahaan perkebunan sawit di Suaka Marga Satwa Dangku, Musi Banyuasin-Sumsel merugikan negara Rp118,32 miliar. Kasus lain, pengusahaan tambang mangan di Manggarai-NTT merugikan negara Rp11,14 miliar.

“Ada beberapa perusahaan, poin kami tidak ingin menuduh menyebut satu. Kami hanya ingin menegaskan, ada keterlibatan partai politik dari pertambangan di sana.  Coba check kader-kader partai di daerah. Apakah menaati peraturan  dengan benarhingga bisa menjaga citra penyelenggara. Penambangan ini tidak hanya perusahaan. Bisa jadi korporasi, bisa perorangan yang punya kuasa. Izin menggunakan pertambangan rakyat,” kata Akmal.

Tama S Langkun dari ICW mengatakan, kasus lama yang diungkap pertambangan Pulau Bangka. Jika dibiarkan, dalam 20 tahun kerugian negara dari pertambangan itu bisa Rp200,75 triliun.

“ Izin di Bangka ditandatangani Jero Wacik. Ini jadi catatan penting akhir jabatan dia jadi tersangka. Izin keluar di masa moratorium. Ini seperti ada kesepakatan. Gubernur seolah diam, merasa investasi menguntungkan.”

“Jokowi sibuk dengan mafia migas. Tetapi korupsi pengelolaan SDA luput dari perhatian.Pemerintah melihat ini kurang seksi. Beda dengan Century. Padahal kerugian sangat besar.”

Modus korupsi di pengelolaan SDA antara lain, dengan merambah hutan baik ilegal, penebangan di kawasan konservasi, memanipulasi perizinan, sampai tidak membayar dana reklamasi. Juga menggunakan broker untuk mengurus perizinan, menggunakan proteksi (back-up) dari oknum penegak hukum serta memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara untuk perusahaan pribadi.

“Kami menuntut pemerintah review perizinan yang berhubungan dengan SDA di enam wilayah temuan kami. Juga mencabut izin korporasi yang kami temukan bermasalah.”

ICW juga mendesak Presiden menyiapkan strategi melawan mafia SDA. Penegak hukum harus fokus mengejar mafia SDA dan memastikan tidak ada oknum yang memberikan proteksi kepada pencuri SDA. [Mongabay]

Kerusakan Hutan Aceh Memilukan, Setiap Tahun Rusak 23 Ribu Hektare

Ilustrasi

AcehXPress.com | Banda Aceh  - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menilai tingkat kerusakan hutan di wilayahnya sangat memilukan karena laju kerusakannya hampir mencapai 23.000 hektare setiap tahunnya.

Kebijakan moratorium logging yang dicanangkan sejak 2007 ternyata tidak ampuh untuk menahan gempuran kapitalis yang ingin menangguk keuntungan dari hutan Aceh, katanya di Kecamatan Saree, Aceh Besar, Sabtu.

Hal itu disampaikan di sela penanaman pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2014 di Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan Saree.

"Oleh karena itu, dibutuhkan aksi nyata untuk menjaga ekosistem hutan, apalagi Aceh merupakan salah satu andalan untuk program perubahan iklim dunia," katanya.

Oleh karena itu, kata Gubernur, kebijakan Presiden tentang Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional wajib didukung.

Untuk itu, dia meminta seluruh rakyat Aceh berpartisipasi menanam pohon di berbagai tempat, baik di pekarangan rumah, kebun, maupun hutan, sehingga target satu miliar pohon setiap tahun bisa dicapai.

Zaini menjelaskan tujuan menanam "Satu Miliar Pohon" untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi guna mengembalikan fungsinya, dan menambah tutupan lahan dan mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon di atmosfer untuk pencegahan dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat misi ini merupakan kerja besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, saya harapkan semua elemen masyarakat, baik itu instansi terkait, akademisi, TNI, Polri, pelajar, maupun pihak swasta, agar bersama-sama terlibat aktif dalam gerakan penanaman satu miliar pohon ini," katanya menambahkan.

Gubernur juga meminta kalangan perguruan tinggi dapat berkontribusi.

Dinas Kehutanan diharapkan menyediakan bibit gratis dan melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Langkah ini, menurut dia, penting dalam rangka menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini cenderung merusak dan menguras hasil hutan.

"Kita harus mampu mencarikan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang sifatnya ramah bagi lingkungan," kata Gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Aceh berencana menerapkan teknologi yang dapat mengolah limbah kayu menjadi produk pengganti kayu. [Antara]