 |
| Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno |
"Jadi pers rilis yang kemarin saya berikan kepada wartawan bisa dibaca, intinya seperti itu. Saya mengimbau dengan pertimbangan-pertimbangan, pada saat akhir tahun ini Bali itu penuh dengan wisatawan. Kalau terjadi konflik akan mengkhawatirkan citra Indonesia di mata Internasional. Muncul travel warning. Wisatawan juga tidak akan datang kemari lagi. Mereka akan pikir-pikir dua kali untuk datang ke Indonesia," kilah Tedjo kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11).
Tedjo menegaskan sebagai pejabat negara berhak memberikan peringatan tersebut. Sebab, jika imbauan itu tak diberikan dia pulalah yang akan dipersalahkan.
"Hal-hal inilah yang saya ingatkan pada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali. Kalau pun toh dilaksanakan di tempat lain yang sepi tidak ada orang silakan saja. Saya nggak ada masalah. Cuma siapa yang tanggung jawab nanti," papar Tedjo.
Ditanya apakah yang dipersoalkan lokasi atau waktu pelaksanaan Munas, Tedjo mengatakan, "Dua-duanya."
"Karena kalau dia (Golkar) nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan mau adakan di Bali silakan. Asal waktunya tidak Desember. Kalau di tempat yang berbeda silakan," kata dia.
Seperti diberitakan, Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali 30 November mendatang. Permintaan tersebut disampaikan mengingat bentrokan dua kubu berseberangan dalam rapat pleno persiapan munas di DPP Golkar.
"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Jakarta, kemarin. [Merdeka]
EmoticonEmoticon