Soal Pembatasan BBM Subsidi, Pemerintah Aceh Ikuti Mekanisme BPH Migas

dr. Zaini Abdullah | Gubernur Aceh

AcehXPress.com | Banda Aceh – Upaya Pemerintah Pusat untuk mengontrol penggunaan BBM Subsidi juga bergantung pada partisipasi Pemerintah Daerah. Akan hal itu, Pemerintah Aceh sendiri mengaku tetap akan mengikuti mekanisme yang diterapkan oleh BPH Migas selama tidak menimbulkan spekulasi yang baru.

“Untuk sementara begitu, kecuali ada surat instruksi lainnya dari BPH Migas. Yang perlu dijaga, jangan sampai pengandalian BBM subsidi oleh pemerintah justru menimbulkan spekulasi baru,” ujar Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah melalui Kepala Biro Humas, Murthalamuddin S Pd M SP, Rabu (6/8/2014).

Namun pada dasarnya, Muthala melihat konsumsi BBM di Aceh cukup kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Apalagi, sektor industri di Aceh jumlahnya juga tak sebanding dengan industry-industri di provinsi lainnya. Pun demikian dia berharap, para pelaku industry dan usaha tertentu dapat mengikuti aturan yang berlaku dengan tidak membeli BBM Subsidi.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mempersilakan pemerintah daerah bila ingin merancang program pengendalian BBM subsidi. Instruksi itu disampaikan berkaitan dengan kondisi yang berbeda di masing-masing daerah. [TGJ]