Bencana kali ini patut ditabalkan sebagai bencana provinsi. Anehnya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah justru memilih ke Jakarta untuk satu keperluan pada saat bencana terjadi.
“Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merasa kecewa ketika mendapat kabar Gubernur Zaini Abdullah pergi ke Jakarta pada saat bencana menimpa Aceh. Ini memberi kesan pemimpin Aceh tidak peka bencana dan melarikan diri dari derita rakyat,” kata Direktur YARA, Safaruddin SH, kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (4/11).
Sebenarnya, katanya, pada saat suatu daerah dilanda bencana, masyarakat sangat mendambakan kehadiran pemimpin untuk memberi komando penanganan bencana, bukan malah menjauh dari rakyat. “Lihatlah bagaimana Presiden Jokowi mengunjungi Sinabung walau baru beberapa hari dia dilantik,” katanya.
Safaruddin menambahkan, walaupun Gubernur Zaini beralasan dirinya diundang oleh Presiden Jokowi ke Jakarta dalam rangka rakornas, namun kondisi Aceh saat ini tak memungkinkan baginya untuk hadir bersama gubernur-gubernur lain.
“Apa salahnya misalnya Gubernur Zaini mengirimkan Wakil Gubernur Muzakir Manaf atau Sekda Aceh pada rakornas. Sementara Gubernur Zaini tetap siaga di Aceh dan melakukan inspeksi ke wilayah bencana. Apalagi, selama ini ada kesan, orang barat-selatan sering dinomorduakan oleh elite Aceh,” gugatnya.
Penanganan bencana banjir dan longsor di Lhoong, Gunung Paroe (Aceh Besar) dan Gunung Geurutee (Aceh Jaya) agak lamban. “Ini tak lain karena kepala dinas teknis seperti Bina Marga dan Kepala BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) tidak responsif dan antisipatif,” nilainya.
Seharusnya, lanjutnya, dinas teknis menempatkan alat-alat berat di lokasi-lokasi rawan bencana, bukan malah mendatangkan dari Banda Aceh karena alasan alat berat sedang disewakan ke rekanan.
Safaruddin juga meminta Gubernur Zaini untuk mendata secara transparan semua alat berat di Aceh, termasuk alat berat bantuan era BRR pasca tsunami dulu.
“Jangan-jangan banyak alat berat milik negara yang disalahgunakan, bahkan hilang. Apalagi, ada rumor yang menyebutkan beberapa alat berat milik negara sudah tidak diketahui keberadaannya. Ironis kan?” sambungnya.
Safaruddin menilai gubernur salah dalam merespons undangan presiden. “Seharusnya Gubernur mengabari pada Jokowi bahwa dia tak bisa datang karena Aceh sedang dilanda bencana, dan harus melakukan blusukan. Kami pikir Jokowi akan senang karena dia suka melakukan blusukan,” urai Safar.
Bahkan, Gubernur Zaini selanjutnya dapat meminta dijadwal ulang secara khusus untuk bertemu Presiden Jokowi. “Ketika bertemu khusus itu gubernur pun dapat berbicara panjang lebar dan menyampaikan permintaannya kepada presiden. Patut diduga tim di sekeliling Gubernur Zaini tidak punya wawasan dan strategi dalam melakukan lobi nasional,” pungkasnya. [Analisa]
EmoticonEmoticon