Tapaktuan: Menilik Legenda Kota Naga di Aceh Selatan

AcehXPress.com | Ada sebuah kota yang harus Anda kunjungi ketika berkunjungi ketika berkunjung ke Provinsi Aceh, yaitu kota Tapaktuan. Kota yang terletak di pesisir selatan pantai Aceh ini menyimpan sebuah legenda naga yang menarik dan wisata bahari yang belum banyak diketahui.

Ibu kota Aceh Selatan ini berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut yang membuatnya beriklim tropis basah. Datanglah ke kota ini dan Anda akan dibuat kagum dengan keindahan alam yang menawan, gugusan pantai berkarang, dan teluknya yang menakjubkan. Di kota ini, terdapat beberapa tempat wisata yang patut Anda kunjungi seperti Pantai Teluk Tapaktuan, Pantai Labuhan Haji, Wisata Air Dingin, Panorama Hatta, Pulau Dua, Genting Buaya, Ia Sejuk Panjupian, Air Terjun Twi Lhok, Batu Berlayar, atau Gua Kalam.

Saat Tsunami tahun 2004, kota dengan luas 92,68 kilometer persegi ini terlindungi oleh Pulau Simeulue. Ombak dahsyat yang menerjang terpecah oleh Pulau Simeulue sehingga berkurang intensitasnya ketika sampai di pesisir pantai. Wilayahnya yang strateis dengan pelabuhan alam menjadikan kota ini basis ekonomi kelautan provinsi Aceh.

Kota dengan penduduk 22,343 jiwa ini juga dikenal dengan sebutan Kota Naga. Nama ini berasal dari sebuah Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa. Legenda ini menceritakan tentang sepasang naga yang tinggal di sebuah teluk yang kini menjadi Tapaktuan. Kedua naga ini diusir dari Tiongkok karena tidak memiliki anak. Suatu ketika kedua naga ini menemukan sesosok bayi perempuan terapung di lautan yang kemudian mereka besarkan dengan kasih sayang hingga bayi tersebut tumbuh menjadi gadis yang cantik.

Suatu ketika, sebuah kapal dari kerajaan Asralanoka di India Selatan datang mencari bayinya yang hilang dan jatuh ke laut 17 tahun yang lalu. Ketika sang raja mengenali gadis itu sebagai bayinya yang hilang, ia meminta kepada naga untuk mengembalikannya, namun sepasang naga itu menolak dan timbul perkelahian diantara mereka.

Perkelahian di lautan tersebut rupanya mengusik seorang petapa yang tinggal dan bertapa di Gua Kalam. Petapa yang dikenal dengan nama Tuan Tapa tersebut kemudian segera melerai perkelahian mereka dan meminta sepasang naga untuk mengembalikan sang gadis. Namun kedua naga tersebut menolak dan menantang Tuan Tapa untuk bertarung. Maka terjadilah perkelahian di laut yang membuat kedua naga tersebut kalah. Gadis tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tuanya.

Gadis tersebut kemudian mendapat julukan Putri Naga dan kembali bersama orang tuanya. Namun mereka tidak kembali ke kerajaan Asralanoka dan memilih untuk menetap di pesisir. Mereka inilah yang diyakini menjadi cikal bakal masyarakat Tapaktuan.

Naga jantan mati dengan tubuh hancur berserakan dan darah berceceran. Hati dan tubuh naga yang hancur menjadi batu-batuan hitam berbentuk hati yang kini dikenal sebagai Batu Itam, Anda bisa melihat bekasnya di sisi pantai. Darah naga yang membeku juga menjadi batu yang kemudian dikenal sebagai Batu Merah. Sisa pijakan kaki Tuan Tapa juga masih terlihat di pinggir pantai, sementara itu tongkat dan sorbannya juga membatu beberapa ratus meter dari kedua tapak kaki sang petapa.

Naga betina yang melihat pasangannya tewas mengamuk dan membelah sebuah pulau menjadi dua yang sekarang disebut sebagai Pulau Dua. Sedangkan pulau terbesar dihancurkan hingga menjadi 99 buah pulau kecil yang kini menjadi gugusan pulau yang disebut sebagai Pulau Banyak.

Tuan Tapa diceritakan meninggal pada Ramadhan tahun 4 Hijriyah. Jasadnya dimakamkan dekat Gunung Lampu di depan Mesjid Tuo, Gampong padang, Kelurahan Padang, Kecamatan Tapaktuan. Makam keramat tersebut masih ramai oleh peziarah dari dalam dan luar negeri.

Tak ada lagi yang lebih menyenangkan dari berlibur sambil melihat sisa-sisa legenda yang berusia tua. [merdeka]

Panglima Laot : Pengeboman Ikan di Aceh Selatan Kian Marak

Bom Ikan

AcehXPress.com | Tapaktuan - Panglima Laot (lembaga adat laut) Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, menyatakan pengeboman ikan di perairan wilayah itu marak terjadi, sehingga merugikan nelayan tradisional.

Panglima Laot Aceh Selatan M Jamil di Tapaktuan, Senin mengatakan, informasi semakin maraknya pengeboman ikan sudah sering dilaporkan nelayan Aceh Selatan, terutama nelayan dari Kecamatan Meukek.

"Saat sedang mencari ikan di laut, nelayan sering menjumpai atau melihat oknum nelayan tertentu mengebom ikan, sehingga tindakan itu sangat meresahkan para nelayan tradisional lainnya," kata M Jamil.

Akibatnya populasi ikan punah dan semakin berkurang. Sebab, turut mematikan ikan-ikan kecil atau benih ikan dan merusak terumbu karang yang merupakan tempat berkembangbiaknya ikan.

Pihaknya telah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak Syahbandar Pos Tapaktuan dan Polisi Air Pos Aceh Barat Daya.

Tim gabungan terdiri dari petugas Syahbandar Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan Polisi Air Pos Aceh Barat Daya menggelar patroli mengejar pelaku ilegal fishing maupun pengebom ikan yang semakin merajalela serta meresahkan nelayan. 

"Saat melakukan patroli, tim gabungan berangkat dari Pelabuhan Pasie Meukek. Namun sayang, patroli tersebut seperti telah duluan bocor. Sebab petugas tidak menemukan boat pengeboman ikan di laut maupun pelaku ilegal fishing lainnya," ujar M Jamil.

Dalam patroli gabungan tersebut, kata dia, petugas hanya menemukan sebuah boat di seputaran perairan laut Bakongan yang dicurigai akan melakukan pengeboman. Sebab, di dalam boat tersebut ditemukan satu unit mesin kompresor.

"Kami meminta aparat berwenang meningkatkan patroli laut. Tindakan menangkap ikan dengan cara ilegal sudah sering terjadi dan aksi ini sudah meresahkan para nelayan Aceh Selatan," pungkas M Jamil. [ROL]

Pengusaha Aceh Minta Menteri Perdagangan Jalin Kerja Sama dengan Cina

AcehXPress.com | Tapaktuan - Sejak tiga tahun terakhir harga sarang burung walet dilaporkan anjlok. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

H Buyung M, salah seorang pengusaha burung walet di Kotafajar, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh meminta Menteri Perdagangan dan Koperasi yang baru dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk mengikat hubungan kerjasama dengan Pemerintahan Cina guna menstabilkan kembali harga sarang burung walet di Indonesia.

"Cina merupakan negara yang paling tinggi mengonsumsi sarang burung walet, yakni mencapai 98 persen. Jadi jika Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan dan Koperasi tidak mengikat hubungan dengan pemerintah Cina akan sangat sulit menstabilkan harga sarang burung walet di Indonesia," kata pria yang sudah sejak tahun 1980 berkecimpung di bidang usaha burung walet ini kepada Serambi (Tribunnews.com Network), Senin (27/10/2014).

Kepada Serambi H Buyung M ini mengaku, akibat anjloknya harga sarang burung walet di Pasar Nasional dan Internasional menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

"Sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, karena pengusaha tidak sanggup lagi menggaji mereka seperti saat harga burung walet normal. Kondisi seperti ini hampir terjadi di seluruh usaha budidaya sarang burung walet," jelasnya.

Dia mencontohkan, usahanya yang dulu menyerap hampir 100 tenaga kerja saat ini hanya bisa menampung 50 tenaga kerja, itupun untuk bidang-bidang yang sangat dibutuhkan, seperti penjagaan/pengamanan, pembersihan dan bagian pemeliharaan tempat budidaya.

Pria yang acap disapa Bang BM ini mengaku harga sarang burung walet jenis walet hitam untuk saat ini Rp 1 juta/kilogram sebelumnya tembus Rp 4 juta/kilogram, untuk sarang walet putih sebelumnya Rp 10 juta kini anjlok di level harga Rp 5 juta/kilogram. Demikian juga untuk sarang walet gedung sebelumnya Rp 14 juta/kilogram kini bertahan di level harga Rp 6 juta/kilogram.

"Harga yang sangat fantastis itu terjadi pada tahun 2012 kebawah, namun pasca tidak adanya lagi kerjasama dengan Pemerintah Cina harga sarang burung walet semakin anjlok, kondisi ini membuat sebagian pengusaha gulung tikar dan terpaksa mengurangi tenaga kerjanya," papar H Buyung M.

Oleh karenanya, dia bersama pengusaha sarang burung walet lainnya sangat berharap kepada Kabinet Baru Jakowi untuk dapat mencari solusi terkait anjloknya harga sarang burung walet di pasar Nasional dan Internasional tersebut.

"Solusi satu-satunya ya dengan dijalin kembali kerjasama dengan Pemerintah Cina, karena walau bagaimanapun Cina merupakan negara komsumsi sarang walet terbesar di dunia," ujarnya. [Tribunnews]

KAuM Mendesak DPRK Aceh Selatan Segera Membentuk AKD

Ilustrasi DPRK

AcehXPress.com | Tapaktuan – LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) mendesak DPRK Aceh Selatan segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan melantik pimpinan dewan masa jabatan 2014 – 2019, sehingga bisa segera membahas anggaran.

Koordinator LSM KAuM Aceh Selatan M Nasir SH di Tapaktuan, kemarin, mengatakan, akibat AKD belum terbentuk dan pimpinan dewan belum dilantik, para anggota DPRK Aceh Selatan belum bisa bekerja maksimal untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsinya selaku wakil rakyat.

“Karena itu, kami mendesak pihak DPRK Aceh Selatan segera membentuk alat kelengkapan dewan dan melantik pimpinan dewan, sebab dengan belum terbentuknya AKD dan pelantikan pimpinan dewan tersebut telah menghambat agenda dan program kerja mereka selama ini yakni sudah mencapai satu bulan lebih,” katanya.

Dia menyatakan, akibat AKD belum terbentuk dan pimpinan dewan belum di lantik, rakyat dan daerah sangat dirugikan, karena, cukup banyak agenda atau tugas besar yang menanti yang harus diselesaikan segera dalam waktu dekat ini, namun belum bisa dilaksanakan akibat terbentur dengan persoalan tersebut.

“Agenda-agenda besar yang harus dituntaskan segera itu, adalah seperti pembahasan APBK-P 2014. Dimana telah memasuki bulan Oktober 2014, namun belum bisa dilakukan pembahasan karena belum terbentuk AKD dan pelantikan pimpinan dewan,” sebut M Nasir.

Menurutnya, jika pembahasan APBK-P 2014 tersebut tidak bisa digelar dalam waktu dekat ini, maka dikhawatirkan pembahasan anggaran tersebut tidak maksimal serta terburu-buru. Sebab, di samping agenda pembahasan APBK-P 2014, Pemkab dan DPRK Aceh Selatan juga dihadapkan dengan tugas besar yang juga harus diselesaikan di penghujung tahun 2014 ini yakni pembahasan RAPBK 2015.

Selain itu, kata Nasir, pada bulan Desember 2014 juga kembali dihadapkan dengan agenda besar yakni perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Aceh Selatan, dimana tentu saja dalam menyukseskan perayaan yang telah menjadi agenda tahunan tersebut seluruh pejabat daerah akan disibukkan dan akan memfokuskan pemikirannya keacara hajatan besar tersebut.

“Dengan belum terbentuknya AKD dan pelantikan pimpinan DPRK Aceh Selatan tersebut, tentu saja pembahasan APBK-P 2014 belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jika pembahasan APBK-P 2014 molor, maka tentu saja akan berimbas kepada kembali molornya pembahasan RAPBK 2015,” ujarnya.

Jika kondisi seperti itu sampai terjadi, maka rakyat dan daerah sangat dirugikan, sebab di samping terhambatnya realisasi pembangunan daerah, juga mengakibatkan Pemkab Aceh Selatan kena sanksi dari Pemerintah Pusat berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBK 2015, katanya.

Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi STP saat dimintai tanggapannya terkait persoalan ini mengakui bahwa akibat AKD belum terbentuk dan pimpinan dewan belum dilantik, telah menghambat program kerja pihaknya selama ini.

“Memang benar saat ini cukup banyak agenda besar yang menjadi tanggungjawab anggota dewan bersama eksekutif untuk dituntaskan segera, namun apa mau dikata program-program kerja tersebut belum bisa kami laksanakan karena AKD belum terbentuk dan pimpinan dewan belum dilantik,” ujar legislator dari PDIP ini.

Karena itu, pihaknya juga meminta sekaligus mendesak pihak DPRK Aceh Selatan agar segera melaksanakan pelantikan pimpinan dewan agar AKD dapat segera dibentuk dan juga pengesahan tata tertib (tatib) dewan bisa dilakukan segera.

“Jika agenda pelantikan pimpinan dewan tersebut masih terkendala karena belum di tandatanganinya SK oleh Gubernur Aceh, maka kami mendesak Gubernur Zaini Abdullah segera menandatangani SK tersebut,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris dewan (Sekwan) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra saat di konfirmasi membenarkan bahwa, penyebab AKD belum bisa dibentuk dan tatib dewan belum bisa disahkan, karena pimpinan dewan belum dilantik.

“Penyebab pelantikan pimpinan dewan belum bisa dilaksanakan, karena SK pengesahannya belum ditandatangani oleh Gubernur Aceh. Jika SK tersebut telah ditandatangani maka prosesi pelantikan segera kami laksanakan,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Sekwan menepis tudingan yang menyebutkan akibat kondisi seperti sekarang ini telah mengganggu program kerja anggota dewan.

Sebab menurut Sekwan, sesuai aturan yang ada, tugas pimpinan dewan sementara ada tiga yakni membahas tatib dewan, membentuk fraksi dan menetapkan pimpinan dewan definitif. “Sementara sampai saat ini ketiga tugas tersebut telah tuntas dilaksanakan, hanya saja tinggal ditandatanganinya SK pengesahan pimpinan dewan definitif oleh Gubernur Aceh, jika hal itu sudah ada maka agenda-agenda serta program-program kerja lainnya segera di selesaikan,” pungkasnya. [Waspada]

Pemkab Aceh Selatan Dinilai Lamban Tangani Longsor

Ilustrasi

AcehXPress.com | Tapak Tuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dinilai lamban menangani tanah longsor di ruas jalan nasional lintasan Banda Aceh - Medan (Sumatera Utara), sehingga mengganggu transportasi darat menuju lokasi obyek wisata Air Dingin, Kecamatan Sawang.

Supriadi, salah seorang warga saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa menyebutkan, Pemkab Aceh Selatan seperti membiarkan dan terkesan kurang tanggap merespon kondisi tanah longsor yang mengganggu pengguna jalan tersebut, apalagi saat ini dalam suasana Hari Raya Idul Adha. 

Musibah tanah longsor yang terjadi Kamis (2/10) lalu itu serta menutupi setengah badan jalan, akibat hujan yang melanda wilayah itu dalam sepekan terakhir, sampai saat ini belum ditangani dinas teknis setempat.

Keterangan lain yang diperoleh, akibat longsor tersebut menyulitkan pengguna jalan melintas sehingga kondisi itu sangat rawan terjadinya laka lantas.

"Tumpukan tanah longsor yang menutupi setengah badan jalan di lokasi objek Wisata Air Dingin tersebut telah berlangsung selama empat hari, namun sampai saat ini belum ditangani," katanya.

Para pengguna jalan yang melintas dari arah Banda Aceh - Medan maupun sebaliknya terpaksa harus antri satu per satu. Kendaraan yang berlawanan arah khususnya roda empat saat berpapasan di lokasi tersebut terpaksa harus berhenti satu menunggu kendaraan lainnya lewat baru kemudian bisa melewati ruas jalan tersebut.

Beberapa warga yang dijumpai di lokasi mengatakan, jika tumpukan tanah yang menutupi setengah badan jalan tersebut tidak segera dibersihkan, maka kawasan itu sangat rawan akan terjadi laka lantas, karena dikhawatirkan akan kembali turun hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan Cut Syazalisma mengatakan, tanah longsor tersebut belum ditangani karena pihaknya mengaku tidak ada kewenangan untuk itu.

"Tanah longsor yang menutupi badan jalan di ruas jalan nasional lintasan provinsi, sehingga kami tidak ada kewenangan untuk menanganinya. Yang berwenang untuk itu adalah pihak provinsi," ujar Cut Syazalisma. [Antara]

Tapaktuan Dikepung Banjir

Banjir di Tapaktuan, Aceh Selatan

AcehXPress.com | Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sebagian Kabupaten Aceh Selatan, Senin (29/9) petang, telah mengakibatkan beberapa desa dalam Kota Tapaktuan dilanda banjir genangan.

Yos Mouna (40), salah seorang warga Tapaktuan melaporkan bahwa, hujan lebat yang mengguyur wilayah itu telah mengakibatkan banjir luapan setinggi 50 Cm di Desa Lhok Bengkuang Timur.

Genangan air, menurutnya telah menutupi badan jalan di kawasan itu. Ribuan masyarakat yang menghuni kawasan padat penduduk dalam Kota Tapaktuan itu, saat ini sedang siap-siap di rumahnya masing-masing mengantasifasi jika sewaktu-waktu air masuk ke dalam rumah.

“Saat ini banjir luapan masih terjadi di badan jalan setinggi 50 Cm. Jika hujan turun lebat terus tidak tertutup kemungkinan air akan masuk ke dalam rumah-rumah Penduduk, makanya kami saat ini stanby di rumah dan bahkan ada sebagian masyarakat telah siap-siap mengemas barang-barang mengantisifasi jika sewaktu-waktu air masuk ke dalam rumah,” ujar Yos Mouna melalui sambungan telephon.

Menurutnya, persoalan banjir luapan telah menjadi langganan masyarakat yang bermukim di Desa Lhok Bengkuang Timur setiap kali datangnya musim hujan.

Kondisi itu, ujarnya, terjadi akibat saluran atau drainase di sepanjang pinggiran jalan di kawasan itu telah banyak tersumbat atau rusak, sehingga air hujan tidak mampu di aliri secara lancar ke laut.

“Banjir luapan yang menggenangi badan jalan lintasan Provinsi ini, di sebabkan karena saluran atau drainase telah banyak yang tersumbat atau rusak, makanya air hujan tidak bisa teraliri secara lancar ke laut,” sebutnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan segera memperbaiki atau menormalisasi kembali saluran drainase yang telah banyak rusak itu agar air hujan mampu di tertampung dan di aliri secara lancar ke laut, sehingga persoalan banjir luapan tidak terjadi lagi di wilayah itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan, Cut Syazalisma saat dihubungi, membenarkan bahwa pasca hujan lebat, telah mengakibatkan beberapa desa dalam Kota Tapaktuan dilanda banjir luapan.

“Menurut informasi kami terima, banjir luapan selain terjadi di Desa Lhok Bengkuang Timur, juga terjadi di Desa Batu Itam. Banjir luapan selain telah menutupi badan jalan nasional juga telah mulai masuk ke beberapa rumah penduduk,” sebutnya.

Saat ini, sambungnya, petugas BPBD dan relawan RAPI Aceh Selatan telah bergerak ke kolasi untuk memantau langsung kondisi di lapangan, guna persiapan tindakan yang akan di lakukan selanjutnya,

“Saat ini beberapa personil BPBD dan relawan RAPI telah meluncur ke lokasi untuk memantau langsung di lapangan, supaya cepat untuk dilakukan tindakan penanganan selanjutnya di lapangan,” tegasnya.

Di samping itu, kata Cut Syazalisma, petugas piket kantor BPBD Aceh Selatan saat ini juga terus memantau kondisi situasi di lapangan ke beberapa kecamatan di luar Kota Tapaktuan yang dianggap rawan banjir.

“Petugas piket BPBD juga terus memantau kondisi dan situasi yang terjadi di kecamatan-kecamatan di luar Tapaktuan melalui HP dengan cara terus menghubungi pegawai kantor camat, perhatian utama pihaknya khususnya ditujukan ke wilayah Trumon dan Bakongan Raya serta Kluet Raya sebab daerah itu merupakan kawasan rawan banjir setiap kali hujan lebat melanda,” tandasnya. []

antaraaceh