Pemerintahan baru diharapkan mampu menyelesaikan persoalan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan janji perdamaian. Masyarakat Aceh menilai, ini merupakan pekerjaan lama yang menjadi tanggung jawab pemerintahan baru.
“Kami berharap Jokowi segera menyelesaikan turunan UUPA. Sejak damai 2005 masih banyak turunan UUPA yang belum selesai. Nah, kami pikir ini menjadi tanggung jawab Jokowi,” kata aktivis Aceh Muhammad Fuadi kepada VIVAnews, Senin, 20 Oktober 2014.
Selain itu, Fuadi berharap Jokowi nantinya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi serta meningkatkan kualitas pendidikan. “Terakhir Jokowi harus mampu merealisasikan janji yang telah diucapkan ketika kampanye,” katanya.
Mantan Ketua BEM Universitas Malikussaleh Firdaus Noezula juga menuturkan hal serupa. Ia berharap Jokowi dan JK mampu membangun Indonesia dari desa untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.
Sementara itu, untuk Aceh, ia dan masyarakat Aceh lainnya menitipkan pekerjaan lama guna menuntaskan UUPA. “Ya, penuntasan UUPA sebagai esensi dari perdamaian. Kami khawatir, jika buah dari perdamaian tidak dituntaskan akan menjadi alasan bagi Aceh untuk bergolak kembali,” ujarnya.
Kemudian, presiden baru harus menjaga keutuhan Provinsi Aceh. Kata dia, Aceh tidak boleh dibelah dan menjadi beberapa provinsi. “Ini sebagai wujud persatuan dalam keberagaman,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sempat beredar kabar pada saat menjelang pilpres sebelumnya, Jokowi akan merestui pemekaran Provinsi Aceh menjadi tiga. Aceh akan dibagi menjadi Provinsi Aceh Louser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).
Kalangan muda di Aceh berharap Jokowi mampu menuntaskan masalah pengangguran. Para anak muda berharap Jokowi mampu menyediakan banyak lapangan kerja bagi anak muda untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
“Yang penting kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sudah sejahtera, semua terkendali. Caranya Jokowi harus menciptakan banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi. Jangan ada lagi rakyat yang pengangguran,” kata Akmal Munandar, warga Lhokseumawe, Aceh.
Sementara itu, harapan juga datang dari sejumlah aktivis perempuan di Aceh. Perempuan-perempuan di Aceh ini berharap Jokowi mampu menyelesaikan persoalan yang menimpa perempuan. “Presiden baru mampu mengatasi segala persoalan yang selalu memarginalkan kaum perempuan,” ujar Syifa Zakaria.
Selain hal tersebut, ia meminta Jokowi-JK mampu menghapus permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan. “Kalau perlu bentuk lembaga khusus untuk memberantas persoalan yang dihadapi perempuan,” katanya.
Perempuan Aceh lainnya, Wayunda Meyriska, berharap pemerintahan Jokowi-JK bersih dari segala praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). “Harapan kami semua adalah dapat tinggal di negara yang nyaman, damai, sejahtera, bebas KKN,” katanya. [viva]
EmoticonEmoticon