AcehXPress.com | Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan menyayangkan problema politik di DPR tak kunjung usai. Tolak-tarik penyusunan alat dan kelengkapan dewan hingga adanya Pimpinan DPR tandingan merupakan wujud nyata rakusnya para anggota DPR RI periode 2014-2019 akan jabatan politiknya.
“Betapa faktor praktik perpolitikan monopolis hegemonik di Senayan menyebabkan alat kekengkapan DPR itu berhari-hari dibahas tetapi sampai saat ini belum jelas nasibnya. Kini para yang berseberangan itu menyusun formasi alat kekengkapan DPR sesuai seleranya. Dengan fakta ini, saya harus katakan omong kosong bicara produktifitas kinerja DPR apabila watak kerakusan sebagai turunan dari praktik perpolitikan monopolis hegemonik masih dipertahankan,” tukasnya mengencam, Jum’at (31/10/2014).
Harusnya, proses pembentukan alat dan kelengkapan dewan itu dilakukan secara partisipatif. Cara itu nilainya dapat menekan potensi konflik politik di Gedung DPR. Pembagian secara merata dan proporsional diantara fraksi-fraksi yang ada cukup penting.
Sayangnya, ambisi politik dalam tensi tinggi tidak bisa melahirkan kesadaran tersendiri. Padahal para anggota DPR di Senayan mewakili ratusan juta jiwa masyarakat Indonesia. Ditakutkannya, pembiaran terhadap polemic ini akan berimbas pada menurunnya produktifitas legislasi, penganggaran, dan pengawasan kerja-kerja eksekutif.
“Apabila keluarga besar Senayan ikhlas berkomitmen bekerja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, seyogianya menunjukkan sifat gotongroyong dan kebersamaan, bentuk dan pimpinlah alat-alat kelengkapan DPR itu secara bersama-sama dan proporsional di antara fraksi-fraksi yang ada,” tutupnya. [tgj]
“Betapa faktor praktik perpolitikan monopolis hegemonik di Senayan menyebabkan alat kekengkapan DPR itu berhari-hari dibahas tetapi sampai saat ini belum jelas nasibnya. Kini para yang berseberangan itu menyusun formasi alat kekengkapan DPR sesuai seleranya. Dengan fakta ini, saya harus katakan omong kosong bicara produktifitas kinerja DPR apabila watak kerakusan sebagai turunan dari praktik perpolitikan monopolis hegemonik masih dipertahankan,” tukasnya mengencam, Jum’at (31/10/2014).
Harusnya, proses pembentukan alat dan kelengkapan dewan itu dilakukan secara partisipatif. Cara itu nilainya dapat menekan potensi konflik politik di Gedung DPR. Pembagian secara merata dan proporsional diantara fraksi-fraksi yang ada cukup penting.
Sayangnya, ambisi politik dalam tensi tinggi tidak bisa melahirkan kesadaran tersendiri. Padahal para anggota DPR di Senayan mewakili ratusan juta jiwa masyarakat Indonesia. Ditakutkannya, pembiaran terhadap polemic ini akan berimbas pada menurunnya produktifitas legislasi, penganggaran, dan pengawasan kerja-kerja eksekutif.
“Apabila keluarga besar Senayan ikhlas berkomitmen bekerja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, seyogianya menunjukkan sifat gotongroyong dan kebersamaan, bentuk dan pimpinlah alat-alat kelengkapan DPR itu secara bersama-sama dan proporsional di antara fraksi-fraksi yang ada,” tutupnya. [tgj]
EmoticonEmoticon