 |
| Rudiantara |
"Nama RA termasuk salah satu yang kami usulkan dalam petisi yang dikeluarkan Juli lalu tentang harapan penataan industri ICT nasional ke Presiden Jokowi," ujar Founder Indotelko Forum, Doni Darwin di Jakarta, Senin 27 Oktober 2014.
Bicara telekomunikasi dan bisnisnya, menurut dia, RA dianggap sudah lengkap. Sekarang tinggal bagaimana di memposisikan diri sebagai regulator yang adil. Oleh karena itu, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan RA.
"Prioritas pertama adalah memperjuangkan kasus mantan Dirut IM2 Indar Atmanto untuk dibahas di level sidang kabinet. Hal ini sekaligus juga untuk memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa internet. Kedua, menyelesaikan regulasi untuk teknologi netral di frekuensi yang mendukung mobile broadband dimana masyarakat mengandalkan seluler untuk mengakses data," papar Doni.
Berikutnya adalah masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama area rural dikaitkan dengan penggunaan dana Universal Service Obligantion (USO). ”Ini terkait juga dengan Indonesia Broadband Plan (IBP). Kabarnyaredesign USO sudah selesai, RA harus menggeber ini karena penetrasi internet Indonesia masih ketinggalan,” katanya.
Keempat, lanjut dia, adalah memastikan porsi swasta dan pemerintah serta bentuk Private Public Partnership dalam membangun infrastruktur yang diamanatkan IBP.
”Jangan sampai terjadi kasus Palapa Ring, agresifitas dan kecepatan pengambilan keputusan ala RA selama di Telco harus terjadi di Kemenkominfo. Kalau tidak, IBP ujung-ujungnya bisa dibangun oleh operator pelat merah,” katanya.
Kelima, menyelesaikan revisi Undang-undang terkait penyiaran dan telekomunikasi yang sesuai dengan era konvergensi. ”Masalah tata kelola internet harus dituntaskan, belum lagi pembentukan lembaga independen seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan lainnya. Idealnya ada satu lembaga saja untuk mengurus tata kelola di era konvergensi ini, jangan seperti sekarang, ada yang merasa tak tajam pisaunya atau tumpang tindih,” ungkapnya.
Keenam, katanya, membangun arsitektur cloud untuk e-government dan e-procurement sesuai misi Jokowi yang menginginkan adanya transparansi. ”Saat ini masing-masing Kementerian berjalan sendiri, di IBP, soal e-government dan lainnya jelas disebutkan. Idealnya, orkestra dipegang oleh Kemenkominfo,” katanya.
Terakhir, papar dia, RA akan diuji kemampuan Public Relations dalam mengkomunikasikan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak lama lagi.
”RA tak ada masalah berkomunikasi dengan media, tetapi ada baiknya beliau didukung sosok sekaliber Gatot S Dewo Broto (Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Mantan Humas Kemenkomifo) di pos eselon I. Ini agar PR Government dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah lebih efektif dan RA fokus membina industri teknis,” ujarnya. [Viva]
EmoticonEmoticon