 |
| ketua umum Golkar |
Ketua Presidium penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengatakan langkah ini diambil karena ingin mengembalikan AD/ART penyelenggaraan munas yang dilaksanakan pada Januari 2015. Sedangkan kubu Ical yang ingin menyelenggarakan Munas 30 November dinilai tidak sah.
Meski begitu, wakil ketua umum Golkar itu meyakini tidak akan ada dualisme kepemimpinan di tubuh partai beringin. Bekas menko kesra itu juga tidak ingin muncul pimpinan tandingan.
"Saya tidak kehendaki (tandingan) seperti itu, saya ingin satu saja (Golkar)," kata Agung di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11).
Menurutnya, perhelatan nasional perlu payung hukum yang jelas mengacu pada anggaran dasar dan hasil rapimnas di Riau. "Munas yang direncanakan Golkar agar tidak terburu-buru dan dilaksanakan dengan baik," kata mantan ketua DPR itu.
Mantan menteri olahraga era Orde Baru itu juga meyakini munas bulan ini tidak akan berjalan maksimal. Dia juga mencurigai ada kepentingan kelompok tertentu untuk mengamankan posisi.
"Secara teknis tidak mungkin dilakukan, kecuali kalau melakukan munas tidak bermutu atau dengan tujuan-tujuan lain," tandasnya. [Merdeka]
EmoticonEmoticon