Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin ST, menilai pelaksanaan MusdaHipmi seperti sebuah sandiwara. “Ini memalukan. Konyol sekali. Belum tampak demokrasinya, belum tampak pembinaannya. Kita minta jangan ada lagi sandiwara Musda di Aceh,” kata Jamaluddin kepada Serambi, Minggu (16/11) siang.
Dijelaskan, dalam menjalankan sebuah organisasi tentu sudah ada petunjuk organisasi, sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). “Aturan itu jangan sesekali dikurangi atau ditambah, kalau tidak ingin dicap sebagai penghancur organisasi,” ujarnya.
Di OKP manapun, lanjut dia, pembiayaan Musda ditanggung oleh pengurus berjalan, bukan calon ketua. Karena itu, apa yang terjadi di Hipmi Aceh, menurutnya, hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. “Publik pasti bertanya ada apa di Hipmi Aceh. Kita juga ingin mempertanyakan kredibilitas panitia Musda Hipmi,” tambanya.
Mantan pengurus Hipmi DKI Jakarta, Samsul B Ibrahim, menambahkan, hal-hal seperti inilah yang menjadikan Hipmi Aceh tidak menarik.
Hipmi itu dikatakannya adalah organisasi kader. Justru Hipmi diwajibkan menciptakan pengusaha muda sebanyak-banyaknya, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota untuk maju sebagai ketua.
“Kewajiban menyetor uang administrasi itu tidak ada dalam AD/ART. Berilah kesempatan seluas-seluasnya kepada pengusaha muda Aceh untuk maju secara fair dan sehat. Membangun ekonomi Aceh itu perlu kebersamaan,” imbuh Samsul. [serambi]
EmoticonEmoticon