 |
| Aceh. ©2012 Merdeka.com/sapto anggoro |
Tudingan yang dilontarkan oleh politisi Partai Demokrat ini bukan tidak memiliki alasan kuat. Sampai kini pucuk pimpinan Pemerintah Pusat sudah berganti, namun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan juga Peraturan Presiden (Perpres) belum terealisasi.
Sejak Aceh diberlakukan UUPA pada 2006 lalu di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun, namun regulasi tersebut belum juga tuntas sampai akhir masa jabatannya. Padahal dalam UUPA mengamanahkan 2 tahun setelah pemberlakuan UUPA, sejumlah RPP dan Perpres harus disahkan.
"UUPA itu ikhlas tidak ikhlas Pemerintah Pusat memberikan pada Aceh, kesannya setengah hati, buktinya sejumlah regulasi turunan UUPA belum diselesaikan oleh pemerintah pusat," kata Arif Fadhillah, Senin (24/11) di Banda Aceh.
Arif Fadhillah memberi contoh seperti pengelolaan lepas pantai di Aceh. Pemerintah Aceh meminta pengelolaan laut 200 mil dari lepas pantai. Akan tetapi pemerintah pusat hanya memberikan 12-200 mil. Pemerintah pusat berdalih 200 mil ke atas itu sudah masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
Selain itu, Arif juga menegaskan ada persoalan lain belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Seperti Perpres tentang pertanahan, dimana semua pengurusan pertanahan diurus oleh Pemerintah Aceh sendiri.
"Jadi ini butuh semua elemen harus bersatu dan terlibat langsung untuk memperjuangkan dan menekan pemerintah pusat agar segera mengimplementasikan," ujarnya.
Di sisi lain, Arif juga menyoroti Pemerintah Aceh yang terkesan lamban dalam melakukan lobi-lobi politik agar sejumlah regulasi turunan UUPA itu harus direalisasikan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Mawardi Ismail, pernah mengira sejumlah RPP dan Perpres menjadi hadiah terakhir Presiden SBY kala itu. Namun semua itu tidak terjadi dan membuat dia selaku salah seorang yang terlibat langsung dalam pembahasan UUPA kecewa.
"Saya berpikir ini menjadi hadiah terakhir SBY untuk Aceh, tetapi tidak terjadi dan kini saya berharap ini menjadi hadiah pertama Jokowi-JK untuk Aceh," ujarnya menegaskan. [Merdeka]
EmoticonEmoticon