Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Jokowi melakukan pembatalan itu. Salah satunya, Jokowi tidak mau tersandera oleh rekam jejak negatif calon menteri.
"Karena itu bisa berbahaya kalau meloloskan yang kena strip merah. Apalagi secara langsung KPK sudah mengancam kalau menteri masuk strip merah tidak akan lama," ujar Arya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/10).
Faktor kedua, menurut Arya, pembatalan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kompromi ulang antara Jokowi dengan pimpinan parpol untuk kembali mengajukan nama yang lebih baik. Tetapi, terang dia, kompromi ini tergolong sulit karena bisa jadi mereka yang harus dicoret namanya merupakan sosok yang berpengaruh baik di internal parpol maupun dalam kampanye Jokowi.
"Kompromi ulang jadi sulit karena mereka adalah orang berpengaruh di partai, atau orang yang sudah berjasa pada pemenangan Jokowi baik secara finansial maupun pengerahan massa," ungkap dia.
Meski demikian, Arya mengatakan ada sisi lain di tengah pembatalan pengumuman ini. Menurut dia, langkah ini sepertinya sengaja diambil Jokowi untuk lepas dari tekanan kepentingan parpol anggota koalisi.
"Dia meminta KPK menelusuri rekam jejak para menteri sehingga tidak tersandera oleh kepentingan," ungkap Arya.
Lebih lanjut, terang Arya, pembatalan itu juga dapat dimaknai sebagai langkah Jokowi menunjukkan ketidakcocokan dengan nama-nama yang disodorkan oleh parpol. "Cara halusnya adalah meminta KPK," terang dia. [merdeka]
EmoticonEmoticon