 |
| Ilustrasi Pencari Kerja |
Pemerintah setempat dianggap belum serius mengatasi persoalan yang akan menjadi ‘bom waktu’ mengingat tahun 2015, Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN yang makin meningkatkan persaingan pencari kerja secara global.
“Kami yakin Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sadar benar akan darurat pengangguran itu. Tapi aksinya untuk merespon ancaman darurat tersebut sangat minim. Harusnya pengelolaan APBA dan Dana Otsus yang tepat guna bisa menjawab persoalan tersebut,” kata Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Samsul B Ibrahim di Banda Aceh, Rabu (10/9/2014).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh per Maret 2014 sebanyak 881 ribu dengan tingkat pengangguran mencapai 145 ribu orang. Angka ini dinilai bisa saja lebih besar jika dihitung secara menyeluruh.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2014 dianggap belum tepat sasaran, misalnya untuk memicu pertumbuhan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian dan perkebunan yang seharusnya menjadi andalan dalam menekan pengangguran, belum mendapatkan kompensasi memadai.
“Optimalisasi lahan-lahan tidur belum dilakukan oleh pemerintah. Harusnya, masyarakat digembleng untuk menggarap lahan-lahan tidur dengan pemberian bibit, pupuk, dan penyediaan peralatan pertanian dan perkebunan secara cuma-cuma,” ujarnya.
Upaya untuk memperluas garapan lahan pertanian dan perkebunan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, juga belum terlihat. Padahal, cara seperti ini sudah sukses dilakukan Thailand dalam menekan pengangguran.
“Pemerintah Aceh jangan hanya menyediakan lahan untuk investor. Sediakanlah lahan-lahan baru untuk masyarakat. Jangan biarkan warga hanya menggarap satu dan dua petak tanah saja,” sebut Samsul. []
Okezone
EmoticonEmoticon