Sebuah panggung lengkap sudah dipersiapkan dengan sound system dan pengamanan ekstra. Namun, secara tiba-tiba agenda tersebut dibatalkan.
Nampaknya Jokowi masih menggodok ulang calon menterinya setelah beberapa nama terkena tanda merah dan kuning oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanda dari KPK itu mengindikasikan jika nama calon menteri tersebut tersangkut kasus korupsi.
Atas pembatalan itu, Jokowi langsung mendapat kritik pedas dari para tokoh yang dulu mendukungnya. Berikut beberapa tokoh yang balik menyerang Jokowi atas lambannya pengumuman kabinet itu, seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (24/10):
1. Indra J Piliang sebut Jokowi blunder
Politikus Partai Golkar Indra J Piliang menilai pembatalan pengumuman kabinet Jokowi tidak lepas dari jumlah calon menteri yang masuk dalam catatan merah dan kuning. Jokowi pun hanya memberikan sedikit nama calon menteri ke KPK sehingga tak ada alternatif pengganti.
"Ya menurut saya itu (gandeng KPK dan PPATK) sudah bagus. Cuma cari informasi lewat KPK dan PPATK. Blundernya adalah jumlah yang diajukan ke KPK terbatas," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/10).
Menurutnya lebih baik calon menteri yang diserahkan ke KPK dan PPATK mencapai ratusan nama, dan pembagian tiap pos kementerian ada lima nama. Dengan skema itu, jika ada salah satu calon masuk daftar kuning atau merah, Jokowi masih punya alternatif.
"Blunder di sana, jumlah nama yang diajukan ke KPK dan PPATK dikit, sehingga tanda yang diberikan banyak, artinya kosong," terang Indra.
2. Denny JA sebut pemerintahan Jokowi lambat ON
Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menyindir Presiden Jokowi via akun Twitter-nya, Kamis (23/10). Dia menduga ada beberapa kemungkinan yang melatari Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri itu.
"Jika struktur kementerian dan calon menteri digodok secara paralel di malam hari setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi bisa mengumumkan nama-nama menteri yang mengisi kabinetnya. Menteri barupun sudah bisa bekerja satu hari setelah presiden dilantik. Ini akan menjadi awal yang bagus dan meyakinkan," kata Denny.
Denny menambahkan, memang benar bahwa secara hukum tak ada aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan oleh presiden terpilih sampai H+14 pelantikan. Namun menurutnya tertundanya pengumuman kabinet akan menimbulkan kesan kurang bahwa pemerintahan baru ibarat mesin mobil yang "agak lambat" ON.
3.Relawan Jokowi tolak Rini Soemarno jadi menteri
Relawan Jokowi sekaligus Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan, masuknya nama Ketua Tim Transisi Rini Soemarno sebagai kandidat kuat Menteri BUMN mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi seperti takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya.
Menurutnya, sekitar 25 persen kabinet diperkirakan akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama yang mendukung kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Saya melihat dan memperhatikan memang ada indikasi kuat bahwa Presiden RI Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya. Mungkin sekitar 25 persen kabinet akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama selama kampanye," kata Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (23/10).
4. Indra J Pilliang sebut Tim Transisi Jokowi gagal
Politisi Golkar Indra J Piliang menilai Jokowi batal mengumumkan menteri disebabkan karena kinerja Tim Transisi yang selama ini bertugas menyaring nama-nama. Indra menilai Tim Transisi gagal dalam menyediakan nama calon menteri.
"Saya kira ini masalah manajemen yang terkait dengan calon-calon yang digadang untuk posisi itu. Ini bisa erat dengan kinerja dari tupoksi Jokowi dalam hal ini Tim Transisi. Menurut saya Tim Transisi telah gagal dalam menyediakan data yang diperlukan presiden untuk diputuskan sebagai calon menteri," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/10).
Menurut Indra, keputusan Jokowi menggandeng KPK dan PPATK untuk menyaring menteri bukan termasuk syarat memilih menteri. Yang menjadi syarat utama di antaranya berdasarkan pertimbangan kesehatan.
"Dalam hal KPK terlibat, itu sebagai barometer untuk meluluskan atau tidak, jadi recruiter," terang dia. [Merdeka]
EmoticonEmoticon