AcehXPress.com | Dewan Pertimbangan Aceh Partai Aceh (DPA PA) meminta pihak tertentu tidak lagi menyeret daerah ini seperti masa konflik sebelum penandatanganan nota kesepahaman damai (MoU) Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.‘Kini tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat perdamaian, bukan malah menciptakan pola-pola lama yang akan kembali menyeret Aceh dalam konflik,’ kata Juru bicara DPA PA Suadi Sulaiman di Banda Aceh, Sabtu.
Suasana damai dan aman di Aceh sudah dirasakan bersama setelah dihentikan konflik bersenjata selama puluhan tahun di Aceh, kata politisi Partai Aceh itu.
Menurut dia, serangkaian adanya pernyataan selama ini sangat provokatif, baik yang dimunculkan pribadi atau kelompok. Kondisi itu sangat disayangkan karena bisa mengarah kepada disintegrasi.
‘Hari ini Aceh membutuhkan sentuhan lembut bukan kasar. Aceh butuh perhatian bukan provokasi-provokasi yang sudah kadaluwarsa,’ katanya menambahkan.
Suadi menjelaskan, stabilitas politik, perekonomian dan pembangunan di Aceh memang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Tapi, yang dilakukan Pemerintah Aceh memang belum maksimal seratus persen.
‘Karena itu disinilah sangat dibutuhkan kepekaan dan kebersamaan kita untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf (Zikir). Namunbukan dengan menunjukan sikap arogan yang bermuara pada kebencian,’ kata dia.
Pembangunan dan perdamaian Aceh merupakan tanggungjawab bersama. ‘Kita boleh saja melakukan intervensi terhadap pemerintah namun dalam arah membangun bukan membenci dan memecah belah,’ kata Suadi menambahkan.
Karena itu dibutuhkan adanya kerukunan yang beragam dan universal serta dapatmenata kehidupan secara damai, saling menghormati, toleransi serta terintegritas dalam satu kata membangun dan menjaga Aceh, ujar dia. [antara]
EmoticonEmoticon