Fachrul Razi Anggap Nasir Djamil Gagal di Forbes Aceh

Foto : TGJ

AcehXPress.com | Lhokseumawe – Pernyataan M Nasir Djamil yang mengatasnamakan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh bahwa Forbes akan mengagendakan pembicaraan tentang rencana pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan provinsi Aceh Barat Selatan (Abas), dibantah oleh Khaidir Abdurrahman, anggota DPR RI yang juga asal Aceh dari Partai Gerindra. Sedangkan anggota DPD, Fachrul Razi M.I.P menyatakan sangat kecewa dan mempertanyakan pernyataan tersebut.

“Apa yang disampaikan sahabat kami itu (M Nasir Djamil) bukan atas nama Forbes tapi atas nama pribadi. Sebab Forbes yang baru untuk periode 2014-2019 sampai hari ini belum terbentuk dan sampai sekarang kami belum ada wacana soal tersebut (ALA Abas),” ujar mantan anggota DPRK Aceh Utara tersebut.

Khaidir Abdurrahman menegaskan hal tersebut menjawab Serambi ketika berkunjung ke DPRK Aceh Utara, Jumat (10/10) sore. “Jadi terlalu dini jika sahabat kami menyampaikan hal itu sudah diagendakan. Bagi saya Aceh tetap utuh dari Sabang sampai Besitang dan tidak bisa dipilah-pilah. Pemekaran itu juga bukan solusi untuk menyejahterakan masyarakat,” tandas Khaidir.

Menurut Khaidir, untuk membangun Aceh yang lebih baik, bukan dengan mengkapling tapi dengan meningkatkan sumber daya manusia dan juga menuntut hak Aceh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena itu adalah modal besar untuk membangun Aceh.

Ditambahkan, dirinya juga mengakui kalau pembangunan di pantai barat selatan tidak sama seperti di pantai utara timur Aceh. Namun, pemekaran juga tidak menjamin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak semua masyarakat di pantai barat selatan yang menginginkan adanya pemekaran.

“Dalam persoalan ALA dan Abas ada beberapa elite yang cukup getol memperjuangkan pemekaran. Tapi saya tidak tahu apakah ini kepentingan mereka atau bukan, tapi yang jelas bukan semua keinginan masyarakat di kawasan itu,” katanya.

Selain itu untuk pemekaran Aceh juga harus mendapat izin dari gubernur dan juga DPR Aceh. “Karena itu kita berharap kepada semua masyarakat Aceh dan juga elite Aceh untuk sama-sama menjaga Aceh yang satu dan sama sama memperjuangkan hak Aceh yang harus diberikan Pusat yaitu pembagian hasil 70 dan 30, dan juga bagaimana menyeimbangkan pembangunan di pantai barat selatan dan pantai timur utara,” pungkas Khaidir.

Senator Aceh, Fachrul Razi, M.I.P menegaskan, pernyataan Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014, M Nasir Djamil mengenai agenda pembahasan pemekaran Provinsi ALA dan Abas sebagai pernyataan pribadi, tidak terkait Forbes.

“Itu saya nilai pernyataan pribadi Saudara Nasir Djamil. Kita belum pernah duduk bersama secara resmi membahas pengurus baru. Sementara pengurus Forbes 2009-2014 telah berakhir seiring masa jabatan selesai. Mekanisme pengurus baru, haruslah melibatkan semua anggota di Senayan asal Aceh yang terpilih pada periode ini,” kata Fachrul Razi kepada Serambi di Jakarta, Jumat (10/10).

Fachrul Razi menyatakan sangat kecewa dan mempertanyakan pernyataan tersebut, apalagi mengatasnamakan Forbes Aceh. Disebutkan, Forbes Aceh merupakan lembaga pemersatu semua elemen baik partai maupun perseorangan yang berasal dari DPD RI dan DPR RI. Kehadiran Forbes Aceh untuk mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan semua elemen di Aceh agar pembangunan Aceh berjalan lebih cepat. “Sudah sebaiknya Forbes Aceh dioptimalkan bekerja untuk memperjuangkan kepentingan Aceh agar cepat maju sesuai kekhususan yang dimiliki Aceh,” kata Fachrul Razi. Fachrul Razi juga menilai Forbes di bawah kepemimpinan Nasir Djamil, sangat lemah dibanding kepemimpinan Forbes periode sebelumnya.

“Artinya Nasir Djamil gagal membawa Forbes sebagai organisasi yang akomodatif dan representatif. Di sisi lain juga saat ini tidak punya AD/ART dan Tata tertib Forbes Aceh sehingga pernyataan Nasir Djamil di luar koridor kesepakatan sesama anggota DPD RI dan DPR RI,” katanya lagi. [Serambinews, tgj]