Kemiskinan di Aceh Tambah Parah, Ini Masukan kepada Wakil Rakyat

Juanda Djamal, Sekjen ACSTF
AcehXPress.coAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah dilantik kemarin Selasa (30/9/2014) langsung berhadapan dengan kondisi kritis kesejahteraan masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Sec-Gen Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) Juanda Djamal. 
“Bukti atas keadaan kritis Aceh ditandai oleh kinerja pemerintah Aceh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh," kata Juanda.
Menurutnya pertumbuhan ekonomi Aceh menurun di tahun 2013 ke angka 4.18 %. Berdasarkan data BPS di bulan maret 2014, persentase angka kemiskinan di Aceh berada pada angka 18.05%, sedangkan rata-rata nasional  yaitu 11.25%. Angka kemiskinan tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 lalu yang berada pada level 17,72%. 
Aktifis 98 ini menegaskan bahwa dua indikator di atas memberikan peringatan keras pada kita bahwa Aceh menghadapi fase pembangunan yang negatif.
"Jika tidak direspon secara serius oleh pemerintah Aceh, maka kemiskinan yang meningkat berimplikasi pada meningginya gap sosial dan memperluas gesekan sosial yang dapat berujung pada meningkatnya kriminalitas dan memiliki kecenderungan terhadap terjadinya konflik baru di Aceh," jelas Juanda lagi.
Untuk itu, Sekjen ACSTF ini mengingatkan bahwa anggota parlemen baru dituntut lebih serius dalam merespon segala perkembangan sosial-ekonomi Aceh.
ACSTF menilai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang menurun ikut dikontribusikan oleh parlemen periode 2009-2014. Peranan seluruh anggota parlemen yang lalu sedikit sekali kontribusinya dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang berbasiskan program-program kesejahteraan masyarakat.
"Bahkan, parlemen ikut mempengaruhi tatanan dan struktur sosial melalui program dana aspirasi dan tingginya alokasi anggaran terhadap bansos dan dana hibah, di mana efek daripada program tersebut telah menguatkan budaya sosial-ekonomi Aceh menjadi konsumtif," detil Juanda.
“Untuk itu, parlemen baru dapat mengambil langkah strategis melahirkan kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja,” lanjut Juanda.
“Alokasikanlah anggaran pembangunan ekonomi di sektor ril, pastikan produksi di sektor ini meningkat dan added value melalui pengolahan paska panen dapat dikembangkan, termasuk menjamin dinamika pasar yang memihak pada petani. Hanya sektor inilah yang dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat secara luas, terutama masyarakat di pedesaan yang jumlahnya mencapai 72 % daripada keseluruhan rakyat Aceh,” kata Juanda memberikan saran kongkrit.
"Investor asing bukan solusi yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka pun, kata dia, tidak akan dapat bekerja mengembangkan usahanya di Aceh kalau masyarakat Aceh sendiri belum keluar dari kemiskinan dan ketidaksejahteraan," tutup Juanda. [tgj]


EmoticonEmoticon