Menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan, hingga 2019 diperlukan dana hingga Rp 200 triliun untuk membenahi seluruh kawasan kumuh di Indonesia.
"Sampai 2019, kita butuh Rp 200 triliunan selama 5 tahun. Jadi tidak mungkin anggaran itu hanya disediakan oleh Kementerian PU," kata Djoko saat menghadiri acara Hari Habitat Internasional di Komplek Kementerian PU, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Anggaran di satu kementerian, lanjut Djoko, tentu tidak memadai. "Bayangkan Rp 200 triliun selama 5 tahun, berarti setahun Rp 40 triliun. Satu kementerian hanya dianggarkan Rp 40 triliun, hanya untuk menangani kawasan kumuh," paparnya.
Kementerian PU, tambah Djoko, punya setumpuk tugas lain di luar menyelesaikan wilayah kumuh. "Kita juga tetap butuh jalan, irigasi, bikin waduk, penanggulangan banjir. Jadi tidak hanya terkonsentrasi untuk kawasan kumuh," katanya.
Dengan anggaran yang cukup besar itu, ia meminta kerja sama dengan seluruh pihak baik swasta, BUMN, maupun masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 mendatang.
"Untuk menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia itu butuh uang triliunan rupiah. Tetapi kalau dikerjakan pemerintah, swasta, masyarakat, dan CSR, pada 2019 diharapkan sudah tidak ada. Jadi seluruh stakeholders kita tarik untuk menyelesaikan masalah kumuh," tuturnya. [detik]
EmoticonEmoticon