AcehXPress.com | Listrik yang sering padam dalam beberapa bulan terakhir menjadi masalah serius yang harus diperhatikan. Dalam salah satu program prioritasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh periode 2014-2019 akan membahas persoalan ini.
DPRK juga akan membahas bagaimana masyarakat dapat dimudahkan untuk memperoleh air bersih dari perusahaan air minum di Banda Aceh.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, T Hendra Budiansyah, saat mengikuti orientasi dan pembekalan anggota DPRK Banda Aceh periode 2014-2019 di Banda Aceh, Kamis (9/10).
“Program prioritas DPRK ke depan, yang utama ialah bagaimana masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan air bersih. Kemudian masalah listrik jangan sering padam. Karena kedua masalah itu menjadi agenda penting yang harus dibahas,” katanya.
Listrik yang sering padam sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Dia menilai, tingkat perekonomian di Banda Aceh masih rendah. Ini ditandai dengan sekitar 60 persen masyarakat masih berada dalam kelas menengah ke bawah sehingga sangat butuh perhatian dari pemerintah.
Puluhan anggota DPRK dibekali dengan pengetahuan menyangkut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 8-11 Oktober. Mereka dibekali pengetahuan tentang fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
Sekretaris DPRK Banda Aceh, Drs Ansyarullah, mengatakan, pembekalan kepada anggota DPRK, penting diikuti wakil rakyat karena lembaga legislatif harus terampil melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membangun daerah.
“Pembekalan bagi anggota DPRK Banda Aceh dirasa perlu dan penting untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ini dilaksanakan agar anggota DPRK mampu bekerja dan bersama-sama walikota membangun Banda Aceh yang lebih baik,” ujarnya.
Sebanyak 30 anggota DPRK yang dilantik beberapa waktu lalu, 11 di antaranya merupakan anggota DPRK yang sudah menjabat pada periode sebelumnya. Diharapkan kepada para wakil rakyat itu mengikuti pembekalan dengan sungguh-sungguh.
“Sesudah selesai ini, diharapkan anggota DPRK, sudah dapat ilmu pengetahuan kemudian terampil melaksanakan tupoksinya karena pembelakan ini merupakan kewajiban yang langsung diinstruksikan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Para pemateri dari sejumlah perguruan tinggi didatangkan untuk memberikan pembekalan kepada para wakil rakyat. Pemateri terdiri dari pakar hukum, anggaran dan ilmu ketatanegaraan dan lainnya yang memiliki ilmu relevan dengan lembaga legislatif. []
analisa
analisa
EmoticonEmoticon