Seperti diketahui, hingga saat ini pendapatan sektor migas masih jadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Dalam setahun, penerimaan migas mencapai lebih dari Rp 300 triliun, atau Rp 1 triliun per hari.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat pendapatan Migas dalam 5 tahun terakhir terus meningat setiap tahunnya.
Tahun Pendapatan Migas Bagian Negara Kontraktor Cost Recovery
2009 US$ 19,9 m US$ 5,6 m US$ 10,1 m US$ 35,7 m
2010 US$ 26,4 m US$ 7,6 m US$ 11,7 m US$ 45,8 m
2011 US$ 35,7 m US$ 9,6 m US$ 15,3 m US$ 60,7 m
2012 US$ 35 m US$ 10,4 m US$ 15,5 m US$ 61,1 m
2013 US$ 31,3 m US$ 9,5 m US$ 15,7 m US$ 56,6 m
Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan migas mencapai US$ 29,7 miliar, dengan cost recovery US$ 15 miliar. Realisasi penerimaan migas sampai semester I-2014 mencapai US$ 17,6 miliar, atau sudah mencapai 59%.
Namun yang perlu diketahui, meningkatnya penerimaan migas dalam 5 tahun terakhir ini, dikarenakan terus naiknya harga minyak, yang saat ini rata-rata US$ 105 per barel.
Tantangan bagi pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah, besarnya penerimaan negara dari sektor migas juga dihabiskan untuk subsidi BBM yang di 2015 jumlahnya Rp 276 triliun.
Padahal, untuk memproduksi minyak dan gas bumi tidaklah murah, berdasarkan statistik 2011-2014 biaya operasi hulu minyak gas bumi selalu meningkat.
Misalnya, pada 2011 biaya produksi migas mulai dari eksporasi, produksi perencanaan, dan administrasi mencapai US$ 15,22 miliar. Kemudian di 2012 mencapai US$ 15,51 miliar, di 2013 mencapai 15,92 miliar, dan di 2014 selama semester I sudah mencapai US$ 9,32 miliar.
Biaya produksi minyak dan gas bumi mahal, namun pemerintah hanya menjual ke rakyat dalam bentuk BBM dengan harga Rp 6.500 per liter, sementara harga keekonomian dari BBM lebih dari Rp 12.000 per liter. Sementara penerima BBM subsidi ini adalah orang yang mampu, dan tidak layak disubsidi. [Detik]
EmoticonEmoticon