Menurutnya, maraknya demonstrasi menentang rencana pelantikan Ahok belakangan, merupakan suatu bukti bahwa masyarakat Jakarta tidak rela untuk dipimpin oleh pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, itu.
"Insya Allah, nafasnya sudah sama dengan kita. Yang disampaikan ini, akan kami jadikan dasar untuk membuat keputusan. Apalagi tiap hari Jumat akan melakukan demo. Setiap hari (suara penolakan) semakin besar. Bila pelurunya sudah semakin banyak, tinggal ditembakkan," ujar Taufik di hadapan perwakilan massa dari Forum Umat Islam (FUI) dan Mujahidah Pembela Islam (MPI) yang menemuinya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at, 10 Oktober 2014.
Ia berjanji untuk terus mengakomodir keperluan pendemo untuk menyuarakan aspirasinya. "Kami berterimakasih kepada masyarakat yang menyalurkan aspirasinya. Bila minggu depan demonya di luar kepanasan, silakan berdemo di aula saja," ucap Taufik.
Wakil Ketua DPRD yang lain, Triwisaksana dari fraksi PKS, mengatakan bahwa sangat memungkinkan bila DPRD mempertimbangkan posisi Ahok di Pemprov DKI dalam pembahasan antaranggota dewan, yang akan dilakukan usai terpenuhinya seluruh unsur kelengkapan dewan.
"Karena akan ada kekosongan kursi gubernur, kami akan segera membahas tentang rencana kenaikan Pak Ahok menjadi gubernur, dan juga mencari wagubnya. Namun, banyaknya penentangan seperti ini juga akan dijadikan bahan pertimbangan. Untuk itu, ada mekanismenya. DPRD bisa mempergunakan instrumen seperti hak interpelasi atau hak angket," ucap Triwisaksana.
Hari ini, seratusan massa dari Forum Umat Islam dan Mujahidah Pembela Islam melakukan demonstrasi menolak rencana pelantikan Ahok menjadi gubernur. Kedua ormas Islam itu sama-sama mempermasalahkan latar belakang agama Ahok yang merupakan seorang non-muslim.
Demonstrasi hari ini, merupakan demonstrasi ketiga yang menentang rencana pelantikan Ahok menjadi gubernur. Dalam 2 minggu terakhir, secara berturut-turut Front Pembela Islam (FPI) juga berdemonstrasi menyuarakan penolakan serupa. [vivanews]
EmoticonEmoticon