AcehXPress.com | Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh yang dijuluki Kota Madani kerap menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL). Akibatnya, Pemkot Banda Aceh mendapat kritikan pedas dari Persaudaraan Pedagang Pasar Aceh (P4) karena dinilai telah mengebiri hak dan tempat mereka mencari rezeki.
Mereka menilai Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal tidak memahami konsep penataan PKL yang baik. Ketua P4, Muzakir Reza Pahlevi mengatakan, selama ini Wali Kota Banda Aceh hanya bisa melakukan penggusuran terhadap PKL yang berjualan di Banda Aceh.
"Harusnya tidak hanya pintar menggusur, tetapi harus juga memberikan solusi dan jalan keluar yang baik agar tidak ada yang dirugikan," tegas Muzakir Reza Pahlevi, di Banda Aceh, Sabtu (25/10).
Menurut pengamatannya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Pemkot Banda Aceh selalu hanya menggusur setiap PKL yang berjualan. Namun belum pernah memberikan arahan atau tempat berjualan lainnya sebagai sebuah solusi agar mereka tidak bisa mencari rezeki untuk membiayai keluarga mereka.
Kata Muzakir, dipelbagai negara di dunia ini PKL tetap ada. Namun pemerintah melakukan penataan, bukan malah digusur yang kemudian akan menghilangkan mata pencaharian mereka.
Sebenarnya Pemkot Banda Aceh bisa belajar keberhasilan Pemerintah DKI Jakarta di masa kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur yang berhasil melakukan penataan PKL. Seluruh PKL yang berjualan di tanah Abang bisa ditertibkan dan kemudian terpusatkan mereka berjualan di satu tempat.
"Main gusur PKL sama saja berarti pemko tidak paham konsep penataan PKL, dan mau enak saja," ujarnya.
Selain belajar keberhasilan dari berbagai daerah dan negara lain dalam penataan PKL, Muzakir juga meminta Pemkot Banda Aceh untuk mentaati aturan peraturan menteri dalam negeri, sehingga tidak asal gusur saja. Karena dengan main gusur seperti ini, sebut Muzakir, Pemkot sudah menghancurkan struktur ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, Muzakir berharap pada Pemkot Banda Aceh untuk segera mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi PKL. Bila tidak, ini akan menjadi bom waktu yang bisa saja meledak dan terjadi konflik antara PKL dengan Pemkot.
"Harus ada solusi atas persoalan ini sebelum terjadi konflik antara PKL dan pemerintah kota," tegasnya. [merdeka]
Mereka menilai Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal tidak memahami konsep penataan PKL yang baik. Ketua P4, Muzakir Reza Pahlevi mengatakan, selama ini Wali Kota Banda Aceh hanya bisa melakukan penggusuran terhadap PKL yang berjualan di Banda Aceh.
"Harusnya tidak hanya pintar menggusur, tetapi harus juga memberikan solusi dan jalan keluar yang baik agar tidak ada yang dirugikan," tegas Muzakir Reza Pahlevi, di Banda Aceh, Sabtu (25/10).
Menurut pengamatannya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Pemkot Banda Aceh selalu hanya menggusur setiap PKL yang berjualan. Namun belum pernah memberikan arahan atau tempat berjualan lainnya sebagai sebuah solusi agar mereka tidak bisa mencari rezeki untuk membiayai keluarga mereka.
Kata Muzakir, dipelbagai negara di dunia ini PKL tetap ada. Namun pemerintah melakukan penataan, bukan malah digusur yang kemudian akan menghilangkan mata pencaharian mereka.
Sebenarnya Pemkot Banda Aceh bisa belajar keberhasilan Pemerintah DKI Jakarta di masa kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur yang berhasil melakukan penataan PKL. Seluruh PKL yang berjualan di tanah Abang bisa ditertibkan dan kemudian terpusatkan mereka berjualan di satu tempat.
"Main gusur PKL sama saja berarti pemko tidak paham konsep penataan PKL, dan mau enak saja," ujarnya.
Selain belajar keberhasilan dari berbagai daerah dan negara lain dalam penataan PKL, Muzakir juga meminta Pemkot Banda Aceh untuk mentaati aturan peraturan menteri dalam negeri, sehingga tidak asal gusur saja. Karena dengan main gusur seperti ini, sebut Muzakir, Pemkot sudah menghancurkan struktur ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, Muzakir berharap pada Pemkot Banda Aceh untuk segera mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi PKL. Bila tidak, ini akan menjadi bom waktu yang bisa saja meledak dan terjadi konflik antara PKL dengan Pemkot.
"Harus ada solusi atas persoalan ini sebelum terjadi konflik antara PKL dan pemerintah kota," tegasnya. [merdeka]
EmoticonEmoticon