 |
| Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie |
Demikian menurut Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengungkapkan kekhawatiran mudahnya Presiden menerbitkan Perppu.
Jika semudah itu menerbitkan Perppu, menurut Jimly, bisa saja presiden selanjutnya pengganti SBY, mengeluarkan perppu hanya untuk membunuh seorang wartawan.
"Presiden bisa membunuh orang dengan mengeluarkan perppu. Ada wartawan misalnya ngeyel, tulisannya jelek melulu. Bikin undang-undang yang bolehkan membunuh wartawan," ujar Jimly di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 16 Oktober 2014.
"Sesudah dibunuh, ditolak DPR. Ya sudah kita cabut, yang penting sudah mati wartawannya. Mau diapa? Coba? Ya seolah-olah begitu," imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, sebenarnya SBY setuju dengan pelaksanaan pilkada tidak langsung alias pemilihan melalui DPRD.
"Tiga tahun kok dibahas. Saya sempat di Wantimpres waktu itu. Kita sudah bahasnya di rapat kabinet, lima kali kira-kira dibahas. Amanat Presiden (Ampres) dikirim," tuturnya.
"Bahkan Gamawan Fauzi (Mendagri), disertasinya itu mengenai pemilihan tidak langsung. Dari mana tiba-tiba seolah-olah dia itu tidak setuju pilkada tidak langsung," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika memang tidak setuju pilkada lewat DPRD, SBY sebenarnya bisa memerintah Mendagri Gamawan Fauzi untuk menyatakan sikap menolak pilkada via DPRD pada saat rapat paripurna DPR belum lama ini.
Sebab ujar dia, jika pemerintah menolak, tidak akan menjadi sebuah Undang-undang (UU) Pilkada.
"Menteri tinggal bilang, kita harus mempertingkat dinamika politik, oke kita berubah. Tidak apa-apa. Itu jauh lebih jantan. Ketimbang, kayak begini, sudah begini, menterinya bilang setuju, partainya (Demokrat) tak setuju. Jadi dia maen dua kaki. Oke sebagai presiden dia setuju, sebagai partai tidak setuju," pungkasnya. [sindonews]
Jika semudah itu menerbitkan Perppu, menurut Jimly, bisa saja presiden selanjutnya pengganti SBY, mengeluarkan perppu hanya untuk membunuh seorang wartawan.
"Presiden bisa membunuh orang dengan mengeluarkan perppu. Ada wartawan misalnya ngeyel, tulisannya jelek melulu. Bikin undang-undang yang bolehkan membunuh wartawan," ujar Jimly di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 16 Oktober 2014.
"Sesudah dibunuh, ditolak DPR. Ya sudah kita cabut, yang penting sudah mati wartawannya. Mau diapa? Coba? Ya seolah-olah begitu," imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, sebenarnya SBY setuju dengan pelaksanaan pilkada tidak langsung alias pemilihan melalui DPRD.
"Tiga tahun kok dibahas. Saya sempat di Wantimpres waktu itu. Kita sudah bahasnya di rapat kabinet, lima kali kira-kira dibahas. Amanat Presiden (Ampres) dikirim," tuturnya.
"Bahkan Gamawan Fauzi (Mendagri), disertasinya itu mengenai pemilihan tidak langsung. Dari mana tiba-tiba seolah-olah dia itu tidak setuju pilkada tidak langsung," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika memang tidak setuju pilkada lewat DPRD, SBY sebenarnya bisa memerintah Mendagri Gamawan Fauzi untuk menyatakan sikap menolak pilkada via DPRD pada saat rapat paripurna DPR belum lama ini.
Sebab ujar dia, jika pemerintah menolak, tidak akan menjadi sebuah Undang-undang (UU) Pilkada.
"Menteri tinggal bilang, kita harus mempertingkat dinamika politik, oke kita berubah. Tidak apa-apa. Itu jauh lebih jantan. Ketimbang, kayak begini, sudah begini, menterinya bilang setuju, partainya (Demokrat) tak setuju. Jadi dia maen dua kaki. Oke sebagai presiden dia setuju, sebagai partai tidak setuju," pungkasnya. [sindonews]
EmoticonEmoticon