Kubu Megawati-Jokowi terancam kalah untuk kelima kalinya menghadapi Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto. Kekalahan kubu Jokowi sebelumnya sudah tampak dari pengesahan mekanisme voting untuk memilih paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan itu dimuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap ketentuan dalam Undang-Undang MD3 itu menghambat koalisinya mengajukan paket calon pimpinan MPR/DPR. Namun dia menolak anggapan bahwa koalisi pengusung Jokowi-Kalla kalah. “Kami tidak boleh bertanding,” kata Paloh di kediaman Megawati kemarin.
Paloh merujuk pada upaya PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap Pasal 84 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak uji materi beleid tersebut. Dampaknya, PDIP, yang hanya ditopang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura, tak bisa mengajukan paket lima calon pemimpin DPR. Koalisi empat fraksi ini memilih walk-out. Kursi pimpinan DPR pun dikuasai oleh koalisi pro-Prabowo.
Semula Jokowi berharap Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono bergabung. Namun rupanya Demokrat justru mendukung kubu Prabowo. Dalam cuitannya di Twitter kemarin, Yudhoyono berkeluh kesah mengenai kesulitannya bertemu dengan Megawati.
"Benar, 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Megawati. Tetapi Allah belum mengizinkan,” kata Yudhoyono lewat akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, kemarin. "Hingga 1 Oktober malam, pertemuan yang sudah lama saya harapkan itu memang tidak terjadi,” ujarnya.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Megawati sebetulnya siap bertemu dengan Yudhoyono. "Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," kata Kalla kemarin. Urusan yang dimaksudkan oleh Kalla adalah penentuan paket pimpinan DPR itu. Pertemuan ini semula diharapkan menjadi agenda berterima kasih.
Mekanisme pemilihan di MPR kali ini pun mirip dengan pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, satu calon berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. PDIP tak lagi banyak berharap pada Demokrat. Kubu Mega-Jokowi akan mengupayakan musyawarah mufakat. "Harus sesuai dengan napas budaya, yakni musyawarah," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. [tempo]
EmoticonEmoticon